Biaya Tinggi Pilkades Dikhawatirkan Saring Kandidat Berkualitas DPD PDI Perjuangan Jatim
Jakarta, Maret.id — Masyarakat Jember mulai mengeluhkan tingginya biaya pencalonan kepala desa. Mereka khawatir, biaya politik yang meningkat drastis akan menghalangi tokoh potensial untuk maju dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.
Keluhan ini mencuat dalam rapat rutin PAC PDI Perjuangan Kecamatan Mumbulsari, pada Selasa (2/9/2026). Wakabid Ekonomi PAC Mumbulsari, Nurul Hidayah, menyatakan bahwa beberapa warga berharap partainya berjuang agar biaya pencalonan tidak dibebankan kepada calon.
“Beberapa tokoh yang awalnya didorong masyarakat untuk maju justru memilih mundur karena memperhitungkan besarnya biaya,” tuturnya. Menurutnya, hal ini berpotensi membuat kontestasi desa lebih banyak ditentukan oleh kemampuan finansial daripada kapasitas calon.
“Kan neser ka rakyat,” sambung Nurul, yang berarti kasihan kepada rakyat. Ia khawatir warga akan memiliki pilihan yang sangat terbatas. Tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas kepemimpinan dapat tersingkir sebelum bertarung.
Keluhan serupa disampaikan oleh mantan pengurus PAC PDI Perjuangan Jenggawah, Sus Setiohadi. Ia meminta anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi A DPRD Jember untuk memperjuangkan agar seluruh biaya pelaksanaan Pilkades ditanggung oleh APBD.
“Komisi A harus berjuang ngegolno biaya Pilkades ditanggung APBD,” ujarnya. Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi A DPRD Jember, Alfan Yusfi, berpendapat bahwa calon kepala desa seharusnya tidak dibebani biaya pelaksanaan Pilkades serentak 2027.
Dalam rapat koordinasi Komisi A dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada Kamis (27/8/2026), terungkap bahwa anggaran Pilkades serentak 2027 dalam KUA-PPAS mencapai sekitar Rp26 miliar.
Sekitar Rp1,9 miliar dari anggaran tersebut dialokasikan melalui DPMD untuk menjaga keamanan dan kondusivitas desa, sementara sekitar Rp24,1 miliar berada di BPKAD untuk mendukung pelaksanaan Pilkades.
Alfan menilai besarnya anggaran ini seharusnya menjadi dasar agar calon kepala desa tidak lagi dibebani biaya pencalonan. Kebijakan ini dianggap penting untuk memberikan kesempatan yang lebih setara bagi warga berkompeten yang tidak memiliki modal politik mencukupi.
Pilkades gratis bukan hanya soal mengurangi beban calon, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi di tingkat desa. “Semakin rendah hambatan finansial, semakin terbuka peluang munculnya calon yang kompeten dan berintegritas,” kata Alfan.
