Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur tengah mendorong penerapan sistem rating atau traffic light untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut diharapkan dapat menjadikan pengawasan lebih terukur serta memberikan konsekuensi sesuai tingkat kepatuhan dan keamanan pangan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Hari Yulianto, menjelaskan bahwa pengawasan harus berbasis risiko. SPPG dengan catatan pelanggaran atau yang terlibat dalam dugaan keracunan perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat. “Pengawasan tidak cukup hanya memastikan kelengkapan administrasi. Yang harus dipastikan adalah makanan aman sejak bahan baku masuk hingga dikonsumsi,” tegas Hari.
Dalam skema yang diusulkan, SPPG yang berkinerja baik akan masuk kategori hijau dan menjalani pengawasan rutin. SPPG dengan pelanggaran ringan masuk kategori kuning dan wajib melakukan perbaikan, sementara yang terkait pelanggaran serius dapat masuk kategori merah dan dihentikan sementara sesuai ketentuan berlaku.
Hari menekankan pentingnya sistem ini karena skala program MBG di Jawa Timur sangat besar. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, terdapat 4.340 SPPG, menjadikannya yang terbesar ketiga secara nasional setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah.
“Jumlah SPPG yang besar harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat,” imbuh Hari. Ia juga mencatat bahwa rentetan kasus dugaan keracunan pada 2026 menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keamanan pangan.
Contohnya, pada 9 Januari 2026, terdapat 261 orang di Mojokerto yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Kasus serupa juga terjadi di Tulungagung dan Sidoarjo, dengan jumlah korban yang terus meningkat. “Setiap kejadian harus ditelusuri sampai ditemukan akar persoalannya. Jangan sampai kesalahan yang sama terus berulang,” ujar Hari.
Evaluasi ini harus mencakup seluruh rantai keamanan pangan. “Pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul korban,” imbuhnya. Hari menegaskan pentingnya penerapan sistem rating untuk mempermudah pemetaan hasil pengawasan dan menentukan tindakan terhadap SPPG.
Evaluasi harus diiringi dengan mekanisme sanksi yang jelas dan berjenjang. Pelanggaran ringan dapat dikenakan teguran dan kewajiban perbaikan, sementara pelanggaran berat bisa berujung pada pengakhiran kerja sama. “Sanksi harus memberikan efek jera dan memastikan pengelola SPPG bertanggung jawab terhadap keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.
Fraksi PDIP juga mendorong penguatan sumber daya manusia di setiap SPPG. Idealnya, setiap SPPG harus memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan dan memiliki kewenangan untuk menghentikan distribusi jika ada indikasi makanan tidak aman. “Lebih baik menghentikan satu distribusi daripada membiarkan makanan bermasalah dikonsumsi ratusan anak,” ujar Hari.
Sistem pencatatan makanan yang sistematis juga perlu diterapkan, mulai dari bahan baku hingga distribusi. “Sekolah harus memiliki jalur pelaporan cepat untuk menghentikan distribusi ketika ada keluhan,” tambahnya.
Untuk meningkatkan transparansi, Fraksi PDIP Jatim mendorong adanya dashboard pengawasan SPPG yang diperbarui secara berkala. Dashboard ini akan memuat informasi penting dan membantu DPRD melakukan pengawasan dengan lebih efektif.
Hari menegaskan tiga agenda utama yang perlu dilakukan: evaluasi mendalam terhadap setiap dugaan keracunan, penguatan pengawasan, serta membangun sistem keamanan pangan yang efektif. “Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi berapa banyak anak yang mendapatkan makanan bergizi secara aman,” tuturnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu kejadiaan lebih banyak sebelum bertindak. “Jangan menunggu ada korban baru melakukan evaluasi,” pungkas Hari.
