Jakarta, Maret.id — Hasil evaluasi Badan Geologi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa mayoritas insiden keracunan makanan diduga disebabkan oleh ketidakpatuhan pengelola dapur terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan hal tersebut usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 3 September 2026. “Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90 persen tuh karena tidak taat SOP,” tegas Sudaryono.
Menurutnya, ketidakpatuhan tersebut meliputi SOP penyimpanan, penerimaan barang, serta prosedur terkait suhu dan waktu konsumsi. Politikus Partai Gerindra ini menambahkan bahwa BGN sempat melihat tren kasus yang menurun selama tiga minggu setelah menerapkan pengaturan jam kerja untuk Kepala Dapur dan Pengawas Gizi.
Namun, munculnya laporan keracunan di Sidoarjo, Agam, dan Rembang menjadi pukulan bagi BGN. “Ini tentu saja kami sangat, sangat terpukul sebetulnya,” imbuh Sudaryono. Dia menegaskan bahwa meski mengalami masalah, pihaknya tidak akan menyerah.
BGN akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan aturan pelaksanaan program Makanan Bergizi (MBG). Sudaryono menekankan bahwa tujuan program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan makan penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak yang nyata terhadap perbaikan status gizi yang terukur.
“Insya Allah ini kami, kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya,” imbuhnya. Ia juga menyatakan pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan efektivitas program ini.
Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi instrumen penting dalam mengukur dampak program MBG terhadap perkembangan fisik dan status gizi anak. “Output dan impact yang kita inginkan adalah si A yang ber-NIK ini… di catatan sistemnya Kementerian Kesehatan bisa kita tarik datanya sehingga kita bisa tahu perkembangan gizinya,” tuturnya.
