DPRD Desak Pemkab dan Pusat Atasi PHK 1.600 Pekerja PT INKA

Jakarta, Maret.id — Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menyatakan keprihatinan mendalam terkait pengurangan tenaga kerja di PT INKA Banyuwangi.
“Sekitar 1600 orang mengalami pengurangan tenaga kerja akibat kontrak yang tidak dilanjutkan,” ujar Made setelah kunjungan ke PT INKA bersama Komisi I pada Jumat (4/9/2026).
Politisi dari PDI Perjuangan ini mengajak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pemerintah pusat untuk bersama-sama mengatasi kendala operasional yang dihadapi perusahaan.
“Kita akan mendorong sinergi antara Pemkab Banyuwangi dan Pemerintah Pusat untuk mengurai masalah yang menghambat PT INKA,” tegasnya.
Made menjelaskan bahwa kendala utama yang mengganggu operasional adalah konektivitas distribusi hasil produksi dari Banyuwangi menuju perusahaan induk di Madiun.
“Pascaproduksi, PT INKA mengalami kesulitan mendistribusikan hasil produksi. Pengangkutan lewat darat bertentangan dengan ketentuan ODOL, sementara kereta api tidak dapat melewati terowongan Mrawan,” paparnya.
Dia berharap pemerintah pusat segera melakukan studi kelayakan untuk kebutuhan pemetaan infrastruktur dan alternatif skema pengangkutan.
“Kami ingin INKA Banyuwangi dapat berproduksi kembali, menyerap tenaga kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah,” imbuh Made.
Ia menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan industri untuk menciptakan ekosistem perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan.





