Jakarta, Maret.id — Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengekspresikan kekhawatiran terkait fenomena populisme otoriter di hadapan puluhan delegasi dari berbagai negara Asia. Ia menyebut Pemilu 2024 sebagai puncak kemenangan dari populisme otoriter yang berkembang secara bertahap.
Hasto mengingatkan bahwa penguatan populisme otoriter dapat merusak institusi demokrasi, melemahkan masyarakat sipil, menekan kebebasan pers, dan menjauhkan penegakan hukum dari keadilan. Pernyataan ini disampaikan Hasto pada sesi pembukaan konferensi CALD yang bertajuk “Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization” di Yogyakarta pada 4 September 2026.
Forum ini diinisiasi oleh Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) bekerja sama dengan PDIP dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia. Acara tersebut dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara dengan tujuan membahas ketahanan demokrasi di kawasan Asia Tenggara dan Timur.
Menurut Hasto, populisme otoriter sering kali menggunakan bahasa kerakyatan untuk menarik dukungan, namun dalam praktiknya, hal tersebut dapat merugikan demokrasi. “Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran,” tuturnya di hadapan para delegasi.
Ia merujuk pada karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku “How Democracies Die”, yang menyatakan bahwa kemunduran demokrasi dapat terjadi jika partai politik gagal berperan sebagai penjaga gerbang demokrasi. Dalam konteks ini, menurutnya, kekuasaan berisiko terkonsentrasi dan terpengaruh oleh oligarki.
“Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyatlah yang berdaulat,” tegas Hasto.
Hasto kemudian menawarkan lima agenda strategis untuk membangun ketahanan demokrasi, yang berakar dari pengalaman PDI Perjuangan. Pertama, Strategi Seluruh Lapisan Masyarakat. Kedua, Supremasi Hukum. Ketiga, Pelembagaan Partai Politik secara Substansial. Keempat, Fasilitasi Pemikiran Kritis dan Penguatan Masyarakat Sipil. Kelima, Demokrasi di Sektor Politik dan Ekonomi.
Ia menekankan bahwa demokrasi tidak hanya berhenti pada prosedur politik dan pemilu, tetapi juga harus diterapkan dalam pengelolaan ekonomi yang inklusif. Pada akhir pidatonya, Hasto menampilkan video mengenai Teori Pelembagaan Partai Pelopor (Avant-Garde Party Institutionalization).
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah politisi muda PDIP seperti Hanjaya Setiawan, Mohamad Guntur Romli, Trini Puspa, dan Rahma Nur Agnitya Charliyan. Selain itu, hadir pula jajaran DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta serta beberapa kepala daerah dari PDIP di wilayah tersebut.
