Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, memperingatkan bahwa nilai tukar rupiah yang sedang melemah dapat memicu tekanan yang lebih lanjut terhadap harga-harga barang dan inflasi di Indonesia. Dalam kunjungan yang dilakukan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026, Misbakhun menyatakan keprihatinannya terkait dampak kondisi ini terhadap perekonomian nasional.
Dampak Melemahnya Rupiah Terhadap Impor
Misbakhun menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah saat ini memberikan efek yang cukup signifikan pada sektor impor, terutama untuk bahan energi seperti BBM dan LPG. Selain itu, hal ini juga dirasakan oleh industri swasta yang mengandalkan bahan baku impor untuk proses produksi mereka. Faktanya, banyak pelaku industri yang mengandalkan bahan baku bahan plastik yang diimpor.
Di tengah situasi ini, pembeli dari sektor swasta berpotensi menghadapi kenaikan biaya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada harga jual produk di pasaran. “Pihak swasta yang menggantungkan sebagian bahan baku produksi mereka kepada impor, seperti misalnya plastik, sangat merasakan dampak ini,” ujarnya.
Mencari Alternatif Bahan Baku
Menyusul tekanan nilai tukar yang terjadi, sejumlah produsen di sektor plastik mulai mencari alternatif bahan baku untuk menekan biaya produksi. Misbakhun menekankan pentingnya adaptasi dari pelaku industri untuk menghadapi tantangan ini. “Karena tekanan nilai tukar, para produsen plastik mencari alternatif bahan baku pengganti,” tambahnya.
Perubahan dalam cara produksi ini dapat berimplikasi lebih luas dalam ekosistem industri, khususnya terkait inovasi dan keberlanjutan. Dalam situasi yang tidak menentu ini, pencarian alternatif tersebut mungkin menjadi jalan keluar untuk mempertahankan daya saing di pasar.
Panggilan untuk Tindakan Bank Indonesia
Dalam konteks ini, Komisi XI DPR mengimbau Bank Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah stabilisasi yang lebih efektif, sehingga nilai tukar rupiah dapat kembali ke asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di level Rp16.500 per Dolar AS. Misbakhun menegaskan, “Kita meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.”
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan DPR dalam mengawasi dan mengarahkan kebijakan moneter demi menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kondisi perekonomian Indonesia dapat pulih dan tetap berkelanjutan meskipun di tengah gejolak nilai tukar yang terjadi.
Misbakhun: Pelemahan Rupiah Sudah Tekan Industri dan Impor
Dalam beberapa bulan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah mengalami pelemahan yang signifikan. Situasi ini, menurut berbagai kalangan, telah memberikan dampak yang luas, terutama terhadap industri dalam negeri dan sektor impor. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Misbakhun, menyoroti dampak negatif dari pelemahan rupiah ini, terutama bagi para pelaku bisnis dan konsumen.
Dampak Terhadap Industri
Misbakhun menyatakan bahwa pelemahan rupiah telah mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi bagi industri dalam negeri. Bahan baku yang diimpor menjadi lebih mahal, dan hal ini memaksa perusahaan untuk meningkatkan harga produk mereka. Dalam situasi ekonomi yang sudah sulit, kenaikan harga ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada penjualan produk lokal.
“Saat ini, kita harus memahami bahwa peningkatan biaya produksi akan berdampak langsung pada daya saing produk kita. Apabila ini terus dibiarkan, industri dalam negeri akan kesulitan untuk bersaing dengan produk impor yang mungkin harganya lebih terjangkau,” ujarnya.
Tekanan Terhadap Sektor Impor
Sektor impor juga merasakan dampak dari pelemahan rupiah. Meskipun barang-barang impor mungkin dianggap sebagai kebutuhan, harga yang melonjak akibat fluktuasi nilai tukar menciptakan kesulitan bagi pelaku usaha, terutama yang bergantung pada bahan baku dan barang dari luar negeri. Misbakhun menjelaskan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan yang paling rentan. Mereka mungkin tidak memiliki cukup cadangan untuk menahan lonjakan harga, yang dapat mengakibatkan gulung tikar.
“UKM adalah pilar penting dalam perekonomian kita. Mereka perlu dukungan yang lebih kuat, baik dari pemerintah maupun sektor keuangan, untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak menguntungkan ini,” imbuhnya.
Langkah-Langkah Strategis
Dalam menghadapi masalah ini, Misbakhun menyerukan perlunya langkah-langkah strategis dari pemerintah. Dia mendorong kebijakan yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor, termasuk penguatan industri lokal dan promosi produk dalam negeri. Selain itu, dia mengingatkan perlunya kebijakan moneter yang stabil agar fluktuasi nilai tukar bisa diminimalisir.
“Upaya untuk mendorong self-sufficiency dalam beberapa sektor strategis sangat penting. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi melalui produksi dalam negeri,” tegasnya.
Kesimpulan
Pelemahan rupiah adalah isu yang kompleks dengan dampak yang luas. Menurut Misbakhun, perhatian perlu diberikan tidak hanya kepada angka-angka ekonomi tetapi juga dampak riil yang dirasakan oleh industri dan konsumen. Dalam situasi yang sulit ini, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Jika diabaikan, pelemahan nilai tukar ini bisa berdampak lebih dalam pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.
