Jakarta, Maret.id — DPR mendorong pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) untuk meningkatkan investasi dan lifting migas yang kini menjadi kebutuhan mendesak.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menyatakan bahwa BUK Migas diharapkan dapat berfungsi secara profesional tanpa melibatkan regulator lain, mengingat badan ini akan bertindak untuk dan atas nama negara.
“Saya melihat bahwa memang badan usaha khusus dalam hal minyak dan gas bumi ini sebaiknya memang dikelola secara profesional,” kata Juwita di kompleks Parlemen, Selasa, 8 September 2026.
Juwita menekankan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat investasi dan meningkatkan lifting migas. Namun, ia meminta agar skema BUK Migas ditunggu sampai ada pembahasan yang lebih mendalam.
“Kalau melihat urgensi dari kebutuhan investasi minyak dan gas bumi hari ini, dan tuntutan lifting migas kita hari ini memang harus secepatnya sih,” ujarnya.
Meskipun demikian, Juwita menegaskan bahwa skema BUK Migas, termasuk kemungkinan Pertamina menjadi badan tersebut, belum diputuskan dan masih dalam tahap diskusi di DPR. “Belum, tentu belum. Itu masih kita diskusi,” tegasnya.
Juwita berharap BUK Migas menjadi badan yang lebih gesit dan mampu melakukan investasi secara komprehensif, baik di sektor hulu maupun hilir migas. “Sepertinya begitu. Kalau misalnya kita berharap ini akan menjadi sebuah badan yang lebih gesit, supaya dia juga bisa lebih komprehensif dalam melaksanakan investasi untuk operasional di pelaksanaan hulu dan hilir migas,” pungkasnya.
