Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mengalihfungsikannya menjadi perkebunan sawit. Ia meminta agar dugaan pelanggaran ini diselidiki secara menyeluruh.
“Terkait (bekas lahan) Karhutla yang sudah berubah alih fungsi, kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Isu mengenai lokasi bekas Karhutla yang ditanami sawit mengemuka di media sosial. Penyelidikan oleh polisi sudah dimulai setelah beredar video menunjukkan area tersebut ditanami bibit kelapa sawit di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pernyataan terkait masalah ini. Ia meminta agar lokasi lahan yang terbakar dan kemudian menjadi perkebunan sawit diselidiki, menegaskan bahwa tindakan ini sudah melampaui batas.
Prabowo mengusulkan agar nama-nama korporasi yang terlibat dalam Karhutla diungkap. “Perusahaan yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin,” kata Presiden.
Puan menegaskan bahwa tindakan pembakaran lahan untuk alih fungsi menjadi perkebunan sawit tidak boleh dibiarkan. “Itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera ditindak,” tegas Puan, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Ia menekankan pentingnya penindakan yang serius terhadap pelaku agar Karhutla tidak menjadi celah bagi praktik alih fungsi lahan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
Di sisi lain, Puan juga menyoroti pentingnya koordinasi terpadu dalam penanganan bencana. “Pemerintah perlu menetapkan leading sector yang memiliki tanggung jawab teknis dan mampu mengoordinasikan penanganan lintas sektor,” sambungnya.
Puan mengingatkan bahwa masa lalu saat ia berada di pemerintahan, BNPB adalah leading sector tersebut. “Untuk Karhutla pun harusnya dilakukan seperti itu,” imbuh mantan Menko PMK itu.
Karenanya, Puan menyatakan bahwa pimpinan DPR akan mendorong pemerintah untuk menetapkan leading sector dalam penanganan Karhutla. “Masalah kebakaran ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi juga apa yang harus kita atasi setelahnya,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa dampak dari Karhutla tidak hanya merusak lingkungan. “Kebakaran hutan dan lahan juga dapat memengaruhi kesehatan, pendidikan, kondisi sosial, hingga kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Puan meminta pemerintah untuk memastikan bahwa persoalan yang muncul akibat Karhutla segera ditangani serta menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang. “Kita harus segera mencari solusi untuk masalah ini ke depannya,” tutup Puan.
