Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan dukungannya terhadap penambahan anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa setiap tambahan anggaran harus memberikan manfaat yang signifikan bagi kesiapsiagaan di Indonesia.
“Alokasi anggaran yang bermanfaat adalah hal yang kami dukung,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Meskipun mendukung, Puan mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menambah angka dalam anggaran. “Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” tegas Puan yang merupakan Ketua DPR RI perempuan pertama.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan anggaran mitigasi bencana. Peningkatan ini dinilai penting karena Indonesia terletak di kawasan Ring of Fire yang rawan bencana.
Prabowo sebelumnya menekankan pentingnya peningkatan alokasi anggaran mitigasi sebagai bagian dari evaluasi pemerintah terhadap ancaman bencana. “Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” tuturnya dalam rapat penanganan bencana, Senin (7/9/2026).
Puan menilai bahwa dukungan anggaran harus fokus pada penguatan mitigasi untuk mengurangi risiko korban dan kerugian saat bencana terjadi. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa memprediksi kapan dan di mana bencana akan muncul, sehingga kesiapan harus dibangun sebelum kejadian.
Di sisi lain, Puan juga menanggapi usulan Prabowo untuk mengintegrasikan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Puan menegaskan DPR terbuka memberikan dukungan atas rencana itu, asalkan kajian menunjukkan bahwa integrasi kedua lembaga dapat membuat penanganan lebih efektif.
“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya berbeda-beda,” kata Puan. Perbedaan fungsi kedua lembaga, lanjutnya, menjadi pertimbangan sebelum keputusan integrasi dilakukan.
“Kalau itu dianggap lebih efektif, tentu saja DPR akan mendukung. Jadi lebih baik dikaji dulu dan hasil kajiannya harus bermanfaat,” imbuhnya.
Puan menambahkan, DPR akan membahas rencana tersebut melalui komisi terkait. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan kelembagaan dan penambahan anggaran di sektor kebencanaan harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak nyata pada kesiapsiagaan nasional.
Sebagai informasi, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk 2026 dalam Rancangan APBN tercatat sebesar Rp491 miliar. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun.
Kondisi ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya kebutuhan mitigasi dan penanganan bencana di berbagai daerah di Indonesia. Puan juga menegaskan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan yang terpadu, memperingatkan bahwa posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire memerlukan kesiapan yang terus diperkuat.
