Jakarta, Maret.id — Realisasi anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tercatat mencapai 99,05 persen dari total pagu sebesar Rp2,42 triliun. Tingginya serapan anggaran ini mendorong DPR untuk menunda pembahasan anggaran BMKG Tahun Anggaran 2027.
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengungkapkan perlunya pendalaman terhadap pelaksanaan anggaran BMKG untuk tahun 2025 dan 2026, terutama dalam aspek pengadaan barang dan jasa. “Saya minta terkait dengan BMKG, pembahasan terkait dengan anggaran tahun 2027 untuk di-pending,” tutur Mori di Kompleks Parlemen pada Rabu, 9 September 2026.
Dari total pagu Rp2,42 triliun, serapan untuk program meteorologi, klimatologi, dan geofisika mencapai 99,2 persen, sedangkan dukungan manajemen sebesar 98,89 persen. Penyerapan anggaran di pusat mencapai 99,32 persen, sedangkan di daerah sebesar 98,68 persen.
Mori merinci beberapa program pengadaan yang hampir mencapai serapan 100 persen. Program Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II dengan anggaran Rp344,011 miliar telah terserap 99,74 persen. Sementara itu, program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) dengan anggaran Rp157,519 miliar memiliki serapan sebesar 99,9 persen.
Mori juga menyoroti pengadaan peralatan monitoring dan dampak gempa bumi melalui IDRIP, yang mencatat serapan tinggi. Dari pagu Rp28,572 miliar, realisasinya mencapai Rp28,481 miliar. Sedangkan pengadaan peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami memiliki pagu Rp50,228 miliar, dengan realisasi Rp50,178 miliar.
Secara keseluruhan, Mori menyatakan bahwa beberapa pengadaan dalam program tersebut memiliki total anggaran sekitar Rp585 miliar dengan tingkat serapan mencapai 99,2 persen. Ia menegaskan pentingnya menelusuri pelaksanaan anggaran BMKG terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembahasan anggaran 2027. “Karena itu, saya minta terkait dengan BMKG untuk pembahasan tahun anggaran 2027 ini bisa kita tunda, sambil kita melihat dulu apa yang terjadi di tahun 2026,” tegas Mori.
