Jakarta, Maret.id — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri diminta untuk menangani laporan dugaan penipuan dan penggelapan investasi pertambangan emas senilai Rp58,5 miliar dengan profesional dan akuntabel.
Laporan tersebut diajukan oleh seorang investor asal Malaysia terhadap perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes) berinisial F.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Jamil menekankan pentingnya mengikuti standar operasional prosedur (SOP) ketika terdapat laporan dari masyarakat terkait perilaku anggota institusi. “Kalau kemudian ada laporan-laporan dari masyarakat, profesional saja, tidak perlu ada keraguan,” tegas Nasir Jamil.
Dia juga menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terbukti bersalah sudah sering terjadi. “Itu sudah established soal laporan-laporan seperti tadi itu, dan banyak contoh terkait sidang-sidang kode etik dan penjatuhan pidana yang dilakukan anggota oleh Polri yang diduga abuse,” ujar Nasir Jamil.
Nasir Jamil mengharapkan agar laporan dugaan kasus Kombes F bisa segera diklarifikasi dan SOP penanganannya diterapkan. Namun, dia menjelaskan bahwa laporan atas dugaan tersebut bersifat pribadi dan tidak bisa langsung dikaitkan dengan institusi Polri. “Laporan-laporan itu kan sifatnya pribadi, bukan institusi,” sambungnya.
Dia mengusulkan agar dilakukan mediasi antara pihak-pihak terkait untuk mencari kesepakatan. “Yang pertama itu diupayakan mediasi untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat,” pungkasnya.
