Jakarta, Maret.id — Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengungkapkan pentingnya evaluasi kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden berhak menilai kinerja wapres berdasarkan penugasan spesifik,” ujarnya saat diwawancarai wartawan. Jamiluddin menambahkan bahwa Wakil Presiden berfungsi sebagai pembantu Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.
Menurutnya, evaluasi ini wajar dilakukan, termasuk melalui pemantauan rutin dan laporan berkala. Salah satu penugasan khusus dari Prabowo kepada Gibran adalah terkait percepatan pembangunan dan penanganan persoalan di Papua.
Penugasan tersebut resmi disampaikan pada 8 Juli 2025. Gibran juga diamanatkan sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua. Dia diharapkan mampu mendorong pembangunan fisik, kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.
Selain fokus pada pembangunan, Gibran juga diharapkan menangani isu hak asasi manusia dan mendorong dialog damai dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Untuk melaksanakan tugas ini, Jamiluddin menyarankan agar Wakil Presiden melakukan kunjungan kerja secara berkala ke Papua.
Sejauh ini, Gibran diketahui telah mengunjungi beberapa daerah di Papua, termasuk Papua Tengah dan Papua Barat. Namun, Jamiluddin mencatat bahwa publik masih belum mengetahui capaian dari kunjungan tersebut.
“Publik tidak mengetahui apa capaian kerja wapres dalam penugasan spesifik dari presiden,” tegasnya. Ia menyoroti adanya berita mengenai konflik bersenjata dan tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang masih berlangsung.
Progres pembangunan dan pemerataan ekonomi di Papua, menurutnya, juga belum disampaikan secara transparan kepada publik. “Publik gelap terhadap progres pembangunan di Papua yang dikoordinasi wapres,” ucap Jamiluddin.
Ia mencatat bahwa Gibran lebih sering terlibat dalam kegiatan seremonial di Papua. Melihat hal ini, Jamiluddin merekomendasikan agar Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Gibran.
“Presiden Prabowo perlu mengevaluasi wapres dalam memimpin percepatan pembangunan dan penanganan masalah di Papua,” tuturnya tegas. Dia juga menekankan pentingnya transparansi hasil evaluasi kepada masyarakat, karena penugasan tersebut menggunakan anggaran negara.
“Presiden perlu menyampaikan hasil evaluasi tersebut agar masyarakat mengetahui capaian penugasan Gibran, terutama mengenai pemerataan pembangunan dan penanganan HAM di Papua,” imbuhnya.
Dengan cara ini, Jamiluddin berpendapat publik berhak mengetahui kinerja Wakil Presiden yang sesungguhnya. Hal ini menjadi penting karena penugasan khusus tersebut menggunakan anggaran negara.
