Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya penguatan penggunaan Digital Dashboard sebagai alat untuk memantau layanan transportasi. Inisiatif ini bertujuan agar data transportasi tidak hanya menjadi sekadar informasi, tetapi juga dapat diolah untuk mengamati perkembangan mobilitas masyarakat secara lebih akurat.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Indriani Yulia Mariska, mengungkapkan bahwa Digital Dashboard dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap layanan transportasi. “Dengan dukungan basis data yang kuat, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan merespons perubahan kebutuhan transportasi masyarakat,” tuturnya.
Indriani menyebutkan bahwa penguatan sistem data menjadi krusial untuk memastikan kebijakan transportasi Pemprov Jatim bersifat proaktif. “Pemerintah harus mampu membaca pola perkembangan layanan dan mobilitas masyarakat sebagai dasar menentukan kebijakan,” imbuhnya.
Fraksi PDIP juga menambahkan bahwa data transportasi perlu diintegrasikan dengan perencanaan kebutuhan kendaraan serta perkembangan mobilitas masyarakat. Hal ini penting untuk menyusun informasi yang relevan tentang kebutuhan layanan dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.
“Data tidak cukup hanya dikumpulkan, tetapi perlu diolah menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan,” tegas Indriani. Ia menegaskan pentingnya menjaga keterkaitan antara sistem data transportasi, perencanaan, dan pengawasan agar seluruh proses berjalan dalam satu sistem.
“Karena itu, keterkaitan antara sistem data transportasi, perencanaan, dan pengawasan perlu dijaga agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan kondisi lapangan dan dapat dievaluasi secara berkala,” sambungnya.
Fraksi PDIP menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam sektor transportasi seharusnya berujung pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan Digital Dashboard perlu dilakukan dengan tata kelola data yang kuat dan tetap menjamin perlindungan data pribadi.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memiliki instrumen pemantauan yang lebih efektif. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam melihat perkembangan layanan transportasi, mengidentifikasi kebutuhan baru, serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkala.
