Jakarta, Maret.id — Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjadi perkembangan politik yang perlu dicermati lebih dalam.
Pansus ini tidak hanya menghadapi masalah konflik bersenjata dan keamanan. Namun, juga memasuki isu yang jauh lebih kompleks seperti hak asasi manusia, masyarakat adat, serta pembangunan.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pembentukan Pansus Papua sebagai momentum penting untuk membuka kembali pendekatan negara terhadap masalah Papua. “Papua merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan,” kata Amir.
Dia menegaskan bahwa ketika seluruh persoalan Papua selalu ditempatkan dalam kerangka keamanan, maka publik akan kehilangan fokus pada isu yang lebih fundamental. “Yaitu soal keadilan, legitimasi, masyarakat adat, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” tegas Amir.
Sementara itu, from perspektif intelijen, konflik yang berkepanjangan biasanya tidak terjadi secara terpisah. “Konflik dapat berkembang akibat kombinasi antara faktor lokal, nasional, dan internasional,” imbuh Amir.
Faktor lokal mencakup ketidakpuasan masyarakat, persoalan tanah adat, serta ketimpangan pembangunan. Di tingkat nasional, terdapat isu kebijakan, tata kelola pemerintahan, distribusi anggaran, dan hubungan pusat-daerah.
Di level geopolitik, posisi Papua sangat strategis karena terletak di kawasan Pasifik dan berdekatan dengan negara-negara di kawasan tersebut serta Australia. “Jangan hanya melihat siapa yang mengangkat senjata, tetapi juga harus membaca mengapa konflik terus mendapat ruang sosial,” tutur Amir.
Dia menambahkan bahwa narasi konflik yang berkembang melibatkan berbagai kepentingan. Dengan posisi Papua yang signifikan, masalah domestik Indonesia memiliki dimensi geopolitik.
Papua kini berperan penting dalam kompetisi kekuatan besar di Indo-Pasifik, dengan Amerika Serikat, Australia, dan China serta berbagai aktor regional memiliki kepentingan terhadap stabilitas kawasan.
“Persoalan Papua tidak boleh dipisahkan dari dinamika geopolitik Pasifik,” pungkas Amir. “Stabilitas Papua bukan hanya kepentingan Jakarta, tetapi juga berdampak pada posisi Indonesia di kawasan.”
