Jakarta, Maret.id — Kabupaten Probolinggo saat ini berstatus Siaga Darurat Kekeringan. Keadaan ini mendorong DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo untuk menginstruksikan kader di tingkat PAC, ranting, hingga anak ranting guna memperkuat pemantauan potensi bencana di wilayah masing-masing.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Khairul Anam, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, selama konsolidasi internal PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pajarakan. Ia menekankan pentingnya peran struktur partai sebagai sistem peringatan dini dalam menghadapi situasi bencana seperti kekeringan dan kebakaran.
“Kami selalu menekankan bahwa tugas pertama kader adalah konsolidasi dan merawat pertiwi. Kader harus hadir di masyarakat, memahami isu yang ada, dan menjadi peringatan dini untuk potensi bencana,” tuturnya saat pertemuan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, Sabtu (12/9/2026).
Anam menjelaskan bahwa pemantauan bencana harus dilakukan sedini mungkin. Kabupaten Probolinggo memiliki kerawanan bencana yang bervariasi di setiap wilayah, sehingga tanggap darurat tidak bisa menunggu laporan setelah bencana terjadi.
Data dari BPBD menunjukkan sebanyak 19 desa di tujuh kecamatan dalam Kabupaten Probolinggo teridentifikasi rawan krisis air bersih. Ketujuh kecamatan tersebut meliputi Tiris, Banyuanyar, Tegalsiwalan, Wonomerto, Leces, Kuripan, dan Tongas.
“Dari level ranting dan anak ranting, informasi yang diterima dapat diteruskan melalui PAC dan jalur fraksi untuk berkoordinasi dengan pemerintah,” imbuh Anam.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan anggota partai yang berada di garis depan. “Kami minta ranting dan anak ranting untuk aktif melakukan peringatan dini. Jika ada masalah terkait air bersih atau potensi kebakaran, laporkan secepatnya.”
Di samping pemantauan, Anam, yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, meminta kader untuk memperkuat edukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran lahan selama musim kering.
“Kita harus edukasi masyarakat, terutama petani, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Api mudah menjalar dalam kondisi kering,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan perlu ditingkatkan mengingat ancaman kekeringan yang mungkin berlangsung lama. Anam menegaskan perlunya penguatan mitigasi di tingkat masyarakat untuk mengantisipasi perubahan iklim yang akan datang.
“Probolinggo ini rawan bencana. Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan kondisi El Nino dalam dua tahun ke depan,” tegasnya.
Status siaga darurat kekeringan ini juga berbarengan dengan peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Pada 10 September 2026, kawasan Bromo di Kabupaten Probolinggo mengalami kebakaran, yang kemudian direspons oleh BPBD Jawa Timur dengan mengerahkan helikopter untuk melakukan pemadaman.
“Yang kami bangun bukan untuk menggantikan tugas pemerintah, tetapi memastikan informasi dari masyarakat sampai dengan cepat. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat langkah mitigasi bisa dilakukan,” pungkas Anam.
