KDM Dianggap Utamakan Pencitraan daripada Solusi Defisit APBD Jabar

Jakarta, Maret.id — Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto memberikan kritik tajam terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai lebih fokus pada pencitraan daripada mencari solusi konkret untuk defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp5,7 triliun.
Hari menilai aktivitas Dedi Mulyadi yang banyak terekspos di media sosial belum menunjukkan kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah fiskal di Jawa Barat.
“KDM memang selama ini pencitraan saja tanpa memberikan solusi. Ibaratnya hanya bisa memberikan ikan tanpa memberikan kail,” kata Hari. Ia juga menekankan bahwa popularitas di media sosial harus diimbangi dengan kebijakan yang menyentuh persoalan mendasar daerah.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak berharap banyak kepada Dedi Mulyadi untuk menyelesaikan defisit APBD Jabar, karena pola pemerintahannya belum menunjukkan perubahan yang signifikan.
“Jangan berharap di tangan KDM bisa memberikan solusi atas defisit APBD Jabar sebesar Rp5,7 T. KDM kan (Kongkow, Duduk, Monitor) dan arah Jawa Barat belum terlihat sampai saat ini,” tuturnya.
Hari juga mengaitkan kritiknya dengan isu politik nasional yang menunjukkan bahwa KDM mungkin memiliki ambisi politik ke depan. Ia menyatakan bahwa jika Dedi Mulyadi benar-benar memiliki target politik yang lebih besar, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan di Jawa Barat menjadi hal yang sangat penting.
“Agenda ke depan kan memang mau dipasangkan dengan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi jangan berharap defisit Rp5,7 T KDM bisa memberikan solusi,” tegasnya.
Selain itu, Hari menyarankan agar langkah paling nyata yang dapat dilakukan oleh Dedi Mulyadi dalam menghadapi tekanan fiskal adalah efisiensi anggaran secara serius. Ia meminta agar kegiatan yang lebih berorientasi pada pencitraan dan menggunakan anggaran kedinasan dievaluasi.
“Jika KDM serius memberikan solusi terhadap defisit APBD-nya, maka langkah pertama adalah menghentikan pencitraan yang menggunakan anggaran dinas dan menghemat penggunaan anggaran dinasnya agar lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.





