Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Suahasil Nazara diminta untuk segera memperkuat pengelolaan fiskal nasional. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Habib Idrus Al Jufri menekankan bahwa tantangan besar kini dihadapi oleh Menteri Keuangan. “Menkeu baru harus segera memastikan APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menjaga daya beli masyarakat,” ujar Idrus, Selasa, 15 September 2026.
Idrus menambahkan bahwa tekanan harga energi global dan dinamika ekonomi internasional harus dikelola dengan hati-hati. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal tidak menciptakan tekanan baru bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan perlunya memperkuat kualitas belanja negara. “APBN jangan hanya kuat dari sisi angka, tetapi juga harus kuat dari sisi manfaat,” tegasnya.
Demi menjaga daya beli masyarakat, Idrus menyarankan pemerintah untuk melakukan pengendalian harga pangan dan energi, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran. “Menjaga daya beli tidak berarti sekadar memperbesar subsidi,” imbuhnya.
Fraksi PKS juga mengusulkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas agar masyarakat dapat menilai manfaat dari anggaran tersebut.
“APBN adalah instrumen utama negara untuk menghadirkan kesejahteraan. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” tegas Idrus.
Ia menambahkan bahwa Fraksi PKS DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah secara konstruktif. Kebijakan yang memperkuat ekonomi dan melindungi rakyat akan didukung, sementara yang berpotensi membebani masyarakat akan menjadi fokus perhatian.
“Menkeu baru memiliki pekerjaan besar: menjaga APBN tetap sehat, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan daya beli rakyat tidak tergerus,” pungkas Idrus.
