Jakarta, Maret.id — Aktivis sosial dan mantan anggota Angkatan Reformasi 98, Andrianto, menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki pengelolaan fiskal dan memperkuat koordinasi pemerintahan.
“Ini tepat. Karena masalah fiskal. Purbaya melakukan tindakan yang tidak selaras dengan Presiden Prabowo,” kata Andrianto. Ia berpendapat bahwa pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan menunjukkan pentingnya posisi Menteri Keuangan dalam menentukan arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta hubungan keuangan antara pusat dan daerah.
Andrianto menjelaskan, tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan tidak hanya terkait dengan gaya komunikasi, tetapi juga kemampuan mengimplementasikan agenda presiden ke dalam kebijakan fiskal yang terintegrasi. “Masalahnya Purbaya tidak melakukan harmonisasi di Kementerian Keuangan,” ujar Andrianto.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan fiskal. “TKD berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai pelayanan publik,” tuturnya. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pemerintah pusat sangat memerlukan komunikasi yang efektif dengan para kepala daerah.
Andrianto mengkritik komunikasi Purbaya yang dinilai tidak memadai. Ia menyatakan bahwa Menteri Keuangan harus bisa menyeimbangkan disiplin fiskal dengan kebutuhan pembangunan. “Menteri Keuangan tidak cukup hanya menghitung kas negara, tetapi juga harus memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan prioritas presiden,” imbuh Andrianto.
Kepemimpinan Suahasil, menurut Andrianto, menunjukkan kebutuhan presiden akan sosok yang lebih mampu dalam koordinasi dan komunikasi birokrasi. Suahasil bukanlah wajah baru di Kementerian Keuangan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan memimpin Badan Kebijakan Fiskal.
“Suahasil sudah memahami dapur Kementerian Keuangan. Dia tahu bagaimana berkoordinasi dan menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah,” kata Andrianto. Namun, tantangan Suahasil sebagai Menteri Keuangan baru akan semakin besar, terutama dalam membangun kembali hubungan dengan kepala daerah.
Di samping itu, Suahasil diharapkan dapat mempertahankan kredibilitas APBN di tengah tuntutan pembiayaan berbagai program pemerintahan Prabowo. “Presiden membutuhkan Menteri Keuangan yang bisa menjadi bagian dari orkestrasi pemerintahan,” tegas Andrianto.
Andrianto menekankan bahwa keberhasilan Suahasil tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kemampuannya membangun komunikasi dan harmonisasi. “Yang dibutuhkan sekarang adalah harmonisasi antara Presiden, Kementerian Keuangan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” imbuhnya.
APBN merupakan instrumen penting untuk menerjemahkan visi politik pemerintah ke dalam program konkret. “Kalau koordinasinya kuat, fiskal bisa menjadi mesin pembangunan,” pungkas Andrianto, menekankan pentingnya komunikasi yang baik untuk menghindari konflik kepentingan antara pusat dan daerah.
