Jakarta, Maret.id — Dunia usaha meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Hal ini dianggap penting agar pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan tidak mengganggu kepastian usaha dan kepercayaan investor.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan harapannya terkait pergantian pucuk kepemimpinan di Kementerian Keuangan. “Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kontinuitas tersebut kami harapkan dapat membantu menjaga agar transisi kepemimpinan tidak menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak,” ujar Shinta.
Ia menilai pengalaman Suahasil dalam mengelola kebijakan fiskal nasional merupakan modal penting untuk memastikan proses transisi berjalan dengan baik. “Bapak Suahasil Nazara tentu bukan figur yang baru dalam pengelolaan kebijakan fiskal nasional,” tuturnya.
Shinta menekankan bahwa pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan, baik sebagai Wakil Menteri Keuangan maupun di Badan Kebijakan Fiskal, memberikan kontinuitas dan pemahaman institusional yang krusial. Meski begitu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi.
Diungkapkannya, APBN perlu tetap dikelola secara prudent dan berkelanjutan. Ini bertujuan menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor riil. Selain itu, dunia usaha membutuhkan kepastian dalam kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, dan belanja pemerintah.
“Kami berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik dan ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha,” harapnya. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada perusahaan dalam perencanaan investasi dan ekspansinya.
Shinta juga menilai tantangan Suahasil sebagai Menteri Keuangan tidaklah ringan. Pemerintah harus membiayai berbagai program prioritas pembangunan sambil menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kualitas belanja negara, efektivitas penerimaan, dan disiplin fiskal sangat penting untuk dijaga. “Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek,” sambungnya.
Shinta menegaskan bahwa ukuran keberhasilan transisi tidak hanya pada pergantian figur, tetapi juga pada konsistensi dan kualitas kebijakan setelah pergantian tersebut. “Jika pengelolaan fiskal tetap kredibel dan prudent, kebijakan semakin dapat diprediksi, dan APBN efektif mendukung aktivitas ekonomi, kami optimistis kepercayaan dunia usaha dan investor dapat tetap terjaga,” tandasnya.
