Jakarta, Maret.id — Purbaya Yudhi Sadewa mengakui terdapat konflik internal di Kementerian Keuangan yang menjadi salah satu faktor pencopotannya sebagai Menteri Keuangan.
Purbaya menegaskan bahwa ada keterkaitan antara pemecatannya dan pergeseran ratusan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Sebagian ada (kaitan), sebagian iya,” ujar Purbaya usai serah terima jabatan di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.
Ia tidak merasa terkejut dengan keputusan tersebut, dan mengindikasikan sudah memperkirakan kemungkinan perubahan di pemerintahan.
“Kita sudah hitung-hitung kira-kira 50-50. Tapi baru dikasih tahunya waktu itu (kemarin),” kata Purbaya menambahkan.
Purbaya mengisyaratkan bahwa alasan pencopotan tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Presiden.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira sebelumnya menyampaikan adanya sejumlah polemik internal yang berujung pada perombakan pejabat, termasuk perbedaan pandangan dalam kebijakan restitusi pajak.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang masalah, terutama antara Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak,” kata Bhima.
Pada 10 September 2026, Purbaya telah melangsungkan perombakan signifikan di jajaran pegawai Kemenkeu.
Perombakan tersebut mencakup unit strategis, dari direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU), termasuk direksi Special Mission Vehicle (SMV).
Sumber informasi mengungkapkan bahwa perombakan itu mendapat penolakan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, serta Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto.
Djaka dan Bimo dilaporkan menolak hadir pada pelantikan pejabat hasil perombakan tersebut. Namun, Djaka membantah adanya konflik internal.
“Kata siapa? ngarang-ngarang aja,” tegas Djaka saat dikonfirmasi di Kementerian Keuangan.
“Siapa bilang? Ngaco-ngaco aja. Nggak benar, bohong,” sambungnya dalam nada santai.
Djaka selanjutnya berharap agar pergantian kepemimpinan di Kemenkeu tidak mengganggu tugas kementerian dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Harapannya ke depan Kementerian Keuangan bisa selalu menjaga APBN dengan baik,” tuturnya.
