Jakarta, Maret.id — Pemecatan Achmad Hidayat, kader DPC PDI Perjuangan (PDIP) Surabaya, setelah bertemu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), memicu sejumlah spekulasi di kalangan pengamat politik.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai tindakan tersebut sebagai bagian dari dampak konflik politik yang berkepanjangan antara PDIP dan Jokowi.
Adi menyatakan bahwa pemecatan ini dapat dipahami sebagai penegakan disiplin dalam partai. “Ini merupakan bentuk sanksi bagi kader yang dinilai melanggar aturan organisasi,” ujar Adi.
Ia menambahkan bahwa PDIP saat ini menunjukkan ketegasan dalam mendisiplinkan kader yang tidak mematuhi keputusan partai. Terlebih, hubungan antara PDIP dan Jokowi disebutkan telah mengalami keretakan yang cukup dalam.
Dari sudut pandangnya, Adi menggambarkan kondisi hubungan tersebut seperti “talak 10”. “Talak 10 menunjukkan bahwa hubungan politik sudah sangat sulit diperbaiki,” tuturnya.
Ia menjelaskan lebih lanjut tentang kritikalitas situasi ini. “Dalam konteks politik, talak 3 masih menawarkan kemungkinan untuk rujuk, tetapi bagi PDIP, relasinya dengan Jokowi sudah pada titik yang tidak bisa diperbaiki,” tegas Adi.
Sanksi yang diterima Hidayat, menurut Adi, tidak terlepas dari situasi tersebut. Hidayat sendiri menyatakan bahwa kunjungannya ke kediaman Jokowi merupakan inisiatif pribadi untuk bersilaturahmi.
“Jadi, sangat wajar ketika Achmad Hidayat saat bersilaturahmi kemudian diberhentikan dan dilarang menggunakan atribut partai,” imbuhnya.
