Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak terjebak pada perdebatan mengenai pihak yang memunculkan polemik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nurhadi menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap keluhan yang terkait pelaksanaan MBG memang benar-benar terjadi di lapangan dan segera ditindaklanjuti.
“Kita jangan terjebak pada perdebatan siapa yang membuat ramai persoalan MBG. Yang jauh lebih penting adalah mengapa persoalan itu ramai dan apakah keluhan yang disampaikan guru, orang tua, siswa, maupun masyarakat memang benar terjadi di lapangan,” ujar Nurhadi.
Ia berpendapat bahwa keluhan dari guru mengenai distribusi makanan, laporan orang tua tentang kualitas makanan, serta kasus anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG tidak seharusnya dikaitkan dengan kepentingan politik atau ideologis.
Nurhadi menegaskan bahwa seluruh laporan tersebut perlu diverifikasi secara objektif oleh pemerintah dan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Legislator dari Partai Nasdem ini juga meminta BGN untuk tidak menyudutkan wartawan yang memberitakan masalah dalam pelaksanaan MBG. Ia menyatakan bahwa media memiliki peran penting dalam menyampaikan kondisi di lapangan kepada masyarakat.
“Ketika wartawan memberitakan adanya persoalan dalam program pemerintah, jangan kemudian persoalannya dibalik seolah-olah wartawan yang membuat masalah. Justru pemberitaan media adalah salah satu cara masyarakat mengetahui apa yang terjadi di lapangan,” jelas Nurhadi.
Ia menekankan bahwa MBG merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Menurutnya, standar pengawasan harus ditingkatkan.
“Kalau ada kritik, pemerintah harus menjawab dengan data, bukan dengan mencurigai motif orang yang menyampaikan kritik,” tegasnya.
Nurhadi juga meminta agar BGN tidak takut menghadapi kritik. Ia percaya bahwa kritik masyarakat dapat menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan MBG.
“Yang harus kita takutkan adalah ketika ada masalah di lapangan tetapi tidak ada yang berani menyampaikan karena khawatir dianggap politis,” ujar Nurhadi.
Ia lalu menyoroti langkah BGN yang melakukan penertiban terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Ia meyakini bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan pembenahan masih sangat diperlukan.
Nurhadi mengapresiasi langkah tegas BGN yang memberikan sanksi kepada SPPG atau kepala dapur yang terbukti lalai. Namun, ia mengingatkan bahwa penanganan masalah tidak boleh berhenti pada pemecatan atau penutupan dapur.
“Persoalannya jangan berhenti pada pemecatan atau penutupan dapur. Kita harus memastikan bagaimana sistem pengawasannya sehingga kejadian yang sama tidak berulang,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa MBG bukan semata-mata proyek pemerintah, tetapi merupakan program yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak Indonesia.
“Kalau makanannya baik, katakan baik. Kalau ada masalah, akui masalahnya. Dan kalau ada kelalaian, perbaiki serta berikan sanksi,” tandas Nurhadi.
