Jakarta, Maret.id — Tantri Bararoh telah resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kabupaten Malang untuk periode 2026-2031. Legislator dari PDI Perjuangan ini menyatakan tekadnya untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya kaum marhaen.
Kepemimpinan di PA GMNI, kata Tantri, bukan sekedar menjalankan agenda organisasi. “Nasionalisme harus ada dalam diri kita dan kita amalkan memberi manfaat ke masyarakat,” tuturnya.
Dia menyoroti tantangan yang dihadapi Kabupaten Malang, terutama terkait dengan keberlangsungan sektor pertanian di tengah ancaman alih fungsi lahan. Menurutnya, sektor ini adalah sumber mata pencaharian yang krusial bagi banyak warga.
“Pembangunan daerah harus tetap memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor ekonomi rakyat,” tegas Tantri.
Selain pertanian, perhatian terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama. Pelaku UMKM, menurutnya, perlu mendapatkan dukungan yang memadai dari berbagai pihak.
Tantri menegaskan bahwa penyelesaian masalah sosial tidak dapat dibebankan pada satu grup atau organisasi saja. Ia mengajak para alumni GMNI untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan profesi masing-masing.
“Alumni GMNI diharap dapat mengambil peran sesuai kapasitas dan profesi masing-masing,” imbuhnya.
Lebih jauh, Tantri mengungkapkan bahwa pengabdian alumni GMNI tidak semestinya berhenti pada aktivitas internal organisasi saja. Keberadaan mereka diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat.
Dia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya baik. “Kalau ada yang bilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ya itu tugas kita untuk menyelesaikan,” tegas Tantri.
Dengan kepengurusan baru ini, Tantri berharap PA GMNI Kabupaten Malang akan berfungsi tidak hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga dapat berkontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi rakyat dan kaum marhaen.
