Jakarta, Maret.id — Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengonsumsi informasi di era teknologi komunikasi yang semakin maju. Menurutnya, kemudahan akses informasi sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman yang utuh.
“Di era teknologi komunikasi saat ini, di era media sosial, di era homeless media, memang harus berhati-hati dalam mencerna sebuah cerita,” tuturnya. Hensa juga mencatat bahwa banyak orang menemukan peristiwa melalui video pendek yang sering kali tidak menyertakan konteks yang diperlukan.
“Terkadang cerita yang kita dapat hanya setengah-setengah karena hanya melihat clipper-clipper yang dibuat untuk menarik perhatian,” ujarnya. Ia menilai fenomena ini berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi konten media sosial.
Menurut Hensa, konten berdurasi panjang cenderung diabaikan karena dianggap membosankan dan memakan banyak kuota. “Jadi biasanya cerita komunikasi yang panjang itu jarang sekali ditampilkan karena ditakutkan akan membuat bosan,” sambungnya.
Situasi ini, lanjut Hensa, mendorong pembuat konten untuk menghasilkan video singkat demi meningkatkan popularitas. “Sehingga orang lebih tertarik, lebih suka untuk melaksanakan atau membuat clipper-clipper yang tujuannya untuk menarik perhatian,” imbuhnya.
Namun, Hensa mengingatkan bahwa penyajian peristiwa dalam bentuk potongan pendek dapat menghilangkan konteks penting. “Kondisi semacam itu dapat membuat masyarakat mendapatkan cerita setengah-setengah dan akhirnya memahami sebuah kejadian secara berbeda,” ungkapnya.
Sebagai contoh, ia mencermati video Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Dalam video tersebut, Teddy terlihat meminta sejumlah pihak untuk berpindah tempat, yang memicu perhatian publik.
“Contohnya adalah cerita Seskab Teddy yang ramai diperbincangkan saat peresmian LRT,” kata Hensa. Namun, dia menambahkan bahwa terdapat alasan di balik tindakan Teddy tersebut.
Menurut penjelasan dari Teddy, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi penyandang disabilitas dekat dengan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. “Ada keinginan dari pemerintah untuk mendekatkan saudara-saudara kita penyandang disabilitas ke Presiden dan Gubernur,” sambung Hensa.
Dia menekankan bahwa konteks ini tidak terlihat jika masyarakat hanya melihat potongan video yang viral. “Clipper yang beredar hanya menunjukkan Seskab Teddy meminta direksi untuk pindah tanpa menjelaskan tujuan,” ujarnya.
Hensa menekankan bahwa fenomena ketidaklengkapan informasi ini tidak hanya terjadi dalam kasus Teddy. “Banyak peristiwa lain juga dapat dipahami secara tidak lengkap jika hanya mengandalkan potongan video,” tegasnya.
Sebagai upaya pencegahan, Hensa mengajak masyarakat untuk terbiasa mencari informasi secara lengkap. “Mari kita biasakan mendengarkan, melihat, menyaksikan cerita lengkap dibandingkan hanya melihat clipper-clipper saja,” pangkasnya.
