Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menekankan pentingnya uji kesiapan teknis dan operasional sebelum penerapan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas strategis. Ia menyatakan bahwa kesiapan sistem dan kecepatan eksekusi harus terjamin agar perubahan tersebut tidak mengganggu kinerja industri nasional di pasar global.
Pernyataan ini disampaikan Novita saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST) di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (18/9/2026). Ia menjelaskan bahwa rencana penataan tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis, termasuk batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy, memerlukan kajian yang komprehensif dan hati-hati.
Novita menyatakan bahwa penataan data, administrasi, rekonsiliasi data, serta penguatan fungsi pengawasan perdagangan luar negeri perlu didukung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata niaga ekspor. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan mekanisme tersebut tidak boleh menghambat industri nasional yang telah membangun jaringan pasar internasional secara mandiri.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam merapikan administrasi dan akuntabilitas tata niaga ekspor. Namun, jangan sampai atas nama penataan, ruang gerak industri nasional yang telah bertahun-tahun membangun jaringan pasar internasional secara mandiri justru terhambat,” tuturnya.
Novita juga menekankan bahwa pelaku industri strategis telah melakukan investasi besar dan memahami spesifikasi teknis pembeli. Karena itu, ia berpendapat bahwa penerapan mekanisme yang tersentralisasi harus mempertimbangkan fleksibilitas dan kecepatan transaksi.
“Pertanyaan mendasarnya adalah kesiapan teknis operasional. Apakah institusi yang ditunjuk telah memiliki infrastruktur sistem dan kecepatan eksekusi yang setara dengan dinamika pelaku usaha di lapangan? Keterlambatan respons dalam hitungan hari saja dapat menurunkan kepercayaan pembeli global,” tegas Novita.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan tata niaga ekspor berpengaruh terhadap rantai pasok industri hulu-hilir dan kepastian iklim investasi. Selain itu, kebijakan ini akan berdampak pada keberlangsungan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya.
Legislator PDI Perjuangan dari Dapil VII Jawa Timur ini mendorong pemerintah untuk melakukan dialog terbuka dan uji sahih sebelum mekanisme ekspor satu pintu diberlakukan secara luas. Novita menambahkan bahwa pelaku usaha, asosiasi industri, dan pakar perdagangan perlu dilibatkan dalam menguji kesiapan sistem.
“Kedaulatan ekonomi berarti negara yang kuat, industri nasional yang tangguh, dan kesejahteraan tenaga kerja terlindungi. Kita ingin penataan ini melahirkan solusi kemajuan bangsa, bukan menimbulkan hambatan baru bagi industri yang telah menopang perekonomian nasional,” pungkas Novita.
