Jakarta, Maret.id — Pengukuhan, pelantikan, dan rapat kerja pengurus Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (Perkapi) untuk periode 2026–2031 berlangsung di Ballroom Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 September 2026.
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menekankan pentingnya Perkapi untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas kinerjanya secara substansial. “Perkapi harus melompat ke tingkatan kesadaran tertinggi dengan menjadikan hukum sebagai instrumen untuk membangun peradaban bangsa yang adil,” ujar Willy.
Dia juga mengingatkan bahwa kinerja organisasi di Indonesia sering kali terjebak dalam eksistensialis yang hanya mengejar popularitas figur tanpa kontribusi nyata. Willy mengajak seluruh pengurus Perkapi untuk membenahi kebiasaan internal yang sering memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dekat dengan atasan, bukan kepada mereka yang bekerja keras.
“Ini bukan organisasi yang melayani dirinya, tidak lagi di level eksistensialis, tapi ayo kita kolaborasi bersama-sama membangun peradaban ini,” tegas Willy di hadapan para pengurus Perkapi. Ia menyerukan pengurus untuk mengesampingkan fanatisme kelompok demi kemajuan penegakan hukum nasional.
Willy menekankan bahwa kepastian hukum harus sejalan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat miskin. “Hukum hanyalah sebuah alat pendukung, sedangkan nilai yang paling utama adalah adab dan integritas moral,” imbuhnya.
Dia berharap institusi baru ini dapat memberikan manfaat nyata bagi ekosistem penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di Tanah Air. Ketua Umum Perkapi, Siking Suryadi, menegaskan kesiapannya untuk menghadapi tantangan tersebut melalui penguatan profesionalisme di seluruh lini kepengurusan.
Siking bertekad menjadikan Perkapi sebagai elemen kunci untuk menjaga stabilitas dunia usaha dan perekonomian nasional. “Kehadiran Perkapi sebagai organisasi baru ini tidak dimaksudkan sekadar hanya menambah struktur, tetapi juga ingin mengambil bagian dalam memperkuat profesionalisme kurator dan pengurus,” pungkas Siking.
