Jakarta, Maret.id — Penurunan garis pantai di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, semakin mengkhawatirkan. Pasir yang terkikis menyebabkan ruang di bibir pantai menyempit.
Selama pengamatan pada Agustus 2026, mahasiswa Universitas Jember menemukan bahwa abrasi di Pantai Cemara meluas. Hal ini membuat sejumlah pelaku usaha kecil yang bergantung pada kawasan tersebut memilih untuk menjauh dari laut.
Ikatan Mahasiswa Agro Teknologi (IMAGRO) Universitas Jember membawa isu ini ke DPRD Jember pada Jumat, 18 September 2026. Mereka bertemu dengan Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, untuk menyampaikan aduan terkait kondisi pesisir dan mendesak dukungan pemerintah dalam pemulihan ekosistem.
“Jangan lelah untuk menyuarakan pentingnya menjaga lingkungan, terutama kawasan pantai,” tegas Candra Ary Fianto, Ketua Komisi B DPRD Jember.
Abrasi di Pantai Cemara bukan hal baru. Pada Mei 2026, gelombang pasang dilaporkan mengancam fasilitas umum seperti toilet dan musala, merusak warung-warung warga. Pada saat yang sama, upaya penanaman mangrove dilakukan untuk mitigasi abrasi.
Mangrove menjadi benteng alami pesisir. Penelitian tahun 2026 menyebutkan Pantai Cemara Getem berada di bawah tekanan lingkungan seperti abrasi dan banjir rob. Namun, Candra memperingatkan bahwa masalah tersebut tidak hanya terletak pada jumlah pohon yang ditanam.
Ia mengilustrasikan dampak aktivitas ekonomi masyarakat, dengan menyebut Desa Sumberejo yang dulunya memiliki hutan bakau, kini sebagian telah dialihfungsikan menjadi tambak. “Dulu pernah menjadi hutan bakau. Namun karena dimanfaatkan tambak, hutan bakau tersebut hilang,” ujar Candra.
Kerusakan ekosistem, menurutnya, dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir. Ia menyoroti kesulitan mencari lobster sebagai salah satu keluhan yang muncul. Candra meminta IMAGRO untuk memimpin dalam membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
“Untuk urusan kepedulian terhadap alam, satu-satunya partai yang sangat konsisten adalah PDI Perjuangan,” tuturnya.
Perwakilan IMAGRO UNEJ, Aldo Dwi R, melaporkan bahwa survei mereka menunjukkan abrasi semakin meluas, memaksa pelaku UMKM untuk pindah lokasi usaha.
Mahasiswa tidak hanya datang dengan keluhan, tetapi juga tindakan. IMAGRO menggandeng komunitas lingkungan dalam upaya mencari bibit mangrove untuk ditanam kembali. Sayangnya, permintaan bantuan bibit kepada Dinas Lingkungan Hidup belum bisa dipenuhi karena ketersediaannya.
“Sementara ini kami meminta bantuan bibit ke pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, masih belum tersedia,” sambung Aldo.
Menghadapi keterbatasan, mereka akhirnya membeli bibit secara gotong royong. Di sini, masalah menjadi lebih kompleks: masyarakat dan mahasiswa diminta menjaga garis pantai, meskipun kapasitas mereka terbatas.
Pemerintah, sebagai pemangku kewenangan dan sumber daya, diharapkan dapat segera mengambil tindakan, sementara kondisi pantai terus memburuk tanpa menunggu kepastian anggaran atau rapat.
