Jakarta, Maret.id — Pengunduran diri Nusron Wahid dari kepengurusan DPP Partai Golkar dipandang sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban politik Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai bahwa Bahlil memiliki kewajiban untuk menjaga kestabilan kader Golkar di dalam kabinet. Namun, hal ini tampaknya tidak terlaksana dengan baik.
“Bahlil sebagai Ketum Golkar memiliki kewajiban melindungi para kadernya, terutama di dalam kabinet. Apalagi Golkar sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah memiliki porsi besar dan strategis dalam kabinet,” tuturnya.
Hari juga menunjukkan kejanggalan terkait keputusan Nusron untuk mundur dari kepengurusan Golkar. Sekjen Golkar, Sarmuji, menyatakan bahwa Nusron telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Bahlil enam bulan lalu, namun hal ini baru terungkap belakangan setelah ia terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kementerian ATR/BPN.
Menurut Hari, waktu pengunduran diri Nusron sangat signifikan untuk memahami dinamika internal Golkar. “Pengunduran diri Nusron ini bisa dikatakan kegagalan Bahlil memimpin Golkar karena dia tidak menunjukkan sikap tegas,” jelasnya.
Hari menegaskan bahwa dengan kader seperti Fahd Arafiq yang telah ditetapkan sebagai tersangka OTT KPK, situasi ini semakin mendesak untuk ditangani. “Meskipun begitu, ada kemungkinan bahwa posisi Nusron di kabinet Prabowo-Gibran bukan merupakan hasil kerja politik Bahlil,” imbuhnya.
Dugaan tersebut diperkuat dengan sikap Nusron yang terlihat menghilang setelah kasus OTT KPK yang melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian ATR/BPN. “Bisa ditengarai Nusron mencari perlindungan di luar Golkar karena dia memahami bahwa Ketum Golkar tidak akan bisa membantunya,” tutup Hari.
