Jakarta, Maret.id — Ninik, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, menilai bahwa sistem penilaian langsung dapat berfungsi sebagai alat ukur penting dalam menilai kualitas pelaksanaan Menu Beragam Gizi (MBG) di lapangan. Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme ini harus didukung oleh sistem tindak lanjut yang jelas agar masukan dari masyarakat dan siswa tidak hanya berhenti pada angka rating.
“Kalau sistem penilaian rating diterapkan, tentu bagus. Tetapi tindak lanjutnya juga harus disiapkan secara matang. Jangan sampai input dari masyarakat terbuang sia-sia,” kata Ninik di Jakarta, Senin, 21 September 2026.
Ninik menyarankan, Badan Gabungan Nutrisi (BGN) perlu memastikan adanya mekanisme yang memastikan setiap masukan dapat diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti, terutama ketika ada penilaian negatif terhadap suatu Sistem Penyediaan Pangan Sekolah (SPPG).
Ia berpendapat bahwa penilaian buruk bisa muncul karena berbagai masalah, termasuk kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, variasi menu, kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan. “Rating semestinya tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga pintu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan,” tuturnya.
Ninik secara khusus meminta BGN untuk memberikan perhatian utama pada keamanan dapur SPPG. Menurutnya, dapur yang memproduksi makanan untuk siswa harus mematuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, dari pengolahan hingga distribusi.
“Keamanan dapur itu harus dijaga betul oleh BGN. Jangan sampai kita hanya bicara soal rating, menu, atau ketepatan waktu, tetapi aspek keamanan dan kebersihan dapurnya justru luput dari pengawasan. Karena ini menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak,” tegas Ninik.
Ia menilai setiap aduan terkait masalah kebersihan atau keamanan pangan di dapur SPPG harus mendapatkan respons yang cepat. Jika ditemukan masalah, BGN harus melakukan tindakan korektif agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kalau ada laporan mengenai kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, proses memasak, atau hal lain yang berpotensi mengganggu keamanan pangan, itu harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti. Jangan menunggu sampai persoalannya menjadi besar,” imbuhnya.
Ninik juga menekankan bahwa mekanisme rating harus mengukur tidak hanya kepuasan terhadap makanan akhir, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari pengawasan menyeluruh terhadap layanan SPPG. “BGN harus melihat rating ini sebagai bagian dari pengawasan. Jadi bukan hanya berapa bintangnya, tetapi apa persoalannya dan bagaimana kondisi dapurnya,” jelasnya.
Menurutnya, penting untuk memberikan ruang aman bagi sekolah dan siswa untuk menyampaikan keluhan tanpa takut diabaikan. BGN perlu menyiapkan alur penanganan yang jelas untuk setiap laporan, termasuk siapa yang melakukan verifikasi.
“BGN harus menjamin setiap masukan masyarakat dan siswa itu aman dan benar-benar diperhatikan. Jika ada rating jelek terhadap SPPG, harus jelas apa yang terjadi setelah rating itu diberikan,” kata Ninik.
Ia juga menambahkan bahwa sistem rating sebaiknya memungkinkan pemberi penilaian untuk menyampaikan catatan atau alasan di balik rating yang diberikan. Dengan cara ini, BGN tidak hanya memperoleh data angka, tetapi juga informasi mendalam mengenai persoalan di lapangan.
“Jangan hanya bintangnya yang dilihat. Catatan dan alasan dari sekolah maupun siswa juga penting. Dari situlah BGN bisa mengetahui persoalan secara lebih utuh dan menentukan langkah perbaikan,” ungkap Ninik.
Saat ini, BGN sedang menyiapkan aplikasi untuk memungkinkan sekolah memberikan penilaian langsung terhadap layanan MBG dari SPPG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dirancang agar BGN dapat memperoleh umpan balik langsung dari sekolah mengenai pelaksanaan MBG di lapangan, mencakup kualitas menu hingga ketepatan waktu pengiriman.
