Jakarta, Maret.id — Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin bahwa kepentingan negara di atas kepentingan kelompok dalam pengelolaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kalau ada ‘pemain besar’, bongkar dengan bukti. Kalau tidak ada, buktikan juga dengan transparansi,” ujar Saiful saat ditemui pada Selasa, 22 September 2026.
Ia menilai dugaan tentang memenuhi kepentingan kelompok perlu dijawab melalui audit dan evaluasi independen terhadap peristiwa yang terjadi di tubuh Kemenkeu. “Itu yang harus dicegah. Saya kira Presiden perlu memerintahkan audit dan evaluasi independen terhadap rangkaian peristiwa ini,” imbuhnya.
Menurut Saiful, audit tersebut tidak bertujuan untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Yang lebih penting adalah memastikan proses pengambilan keputusan di Kemenkeu berjalan sesuai kepentingan negara. “Bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Tetapi untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, siapa yang mengusulkan perombakan? Siapa yang menolak? Mengapa terjadi perbedaan pandangan?” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah menelusuri kemungkinan adanya kepentingan dari luar institusi yang mencoba memengaruhi keputusan di Kemenkeu. “Yang paling penting adalah apakah ada kepentingan eksternal yang mencoba memengaruhi keputusan di dalam Kemenkeu?” tegasnya.
Saiful mengingatkan agar semua dugaan mengenai kelompok berkepentingan harus dibuktikan dengan fakta, bukan rumor. “Semua kemungkinan tersebut harus dibuktikan melalui fakta, bukan spekulasi,” katanya.
Ia menilai keterbukaan pemerintah sangat penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. “Kalau memang tidak ada apa-apa, buka datanya. Kalau ada masalah koordinasi, jelaskan. Kalau ada kesalahan kebijakan, tunjukkan secara terbuka,” tegasnya.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya jaringan kepentingan yang berusaha mempertahankan status quo, Saiful meminta agar jaringan tersebut dibongkar. “Karena negara tidak boleh kalah oleh birokrasi,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masalah ini tidak boleh berakhir hanya dengan pergantian pejabat. “Yang berganti bisa saja menterinya, tetapi jejaring kepentingan di bawahnya tetap bertahan. Di sinilah Presiden Prabowo harus berhati-hati,” ujar Saiful.
Saiful menegaskan Kemenkeu harus dijauhkan dari tarik-menarik kepentingan kelompok. “Kementerian Keuangan tidak boleh menjadi arena tarik-menarik kepentingan kelompok,” imbuhnya.
Presiden Prabowo, lanjutnya, harus memastikan kepentingan negara dan uang rakyat menjadi dasar utama dalam setiap keputusan. “Presiden Prabowo harus memastikan satu hal yang dilindungi bukan pejabatnya, bukan kelompoknya, tetapi kepentingan negara dan uang rakyat,” tegasnya.
Saiful juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan di saat publik menunggu pembenahan penerimaan negara. “Jangan sampai, ketika publik sedang menunggu pemberantasan kebocoran penerimaan negara, ada pihak tertentu yang berpesta karena pengawasan melemah,” katanya.
Ia menilai indikator keberhasilan pemerintah terletak pada seberapa kuat sistem mampu mencegah kepentingan tertentu memainkan institusi negara. “Ukuran keberhasilannya sederhana: apakah setelah semua ini, Bea Cukai dan Pajak menjadi lebih bersih, lebih profesional, dan lebih transparan?” pungkas Saiful.
