Jakarta, Maret.id — Rencana pemerintah untuk memperluas pembiayaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi memerlukan penyesuaian dengan kemampuan fiskal negara. Hal ini harus dilakukan secara terukur.
Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyambut positif gagasan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam memenuhi anggaran wajib sektor pendidikan.
“Pada prinsipnya, saya sangat setuju dengan gagasan tersebut. Namun, tentu saja perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, sampai sejauh mana tingkat konsistensi untuk mandatory spending,” tutur Habib kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Menurutnya, pemenuhan kewajiban anggaran pendidikan secara konsisten akan mempermudah pemerintah dalam menangani kebutuhan pembiayaan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
Sebaliknya, jika kewajiban anggaran tersebut belum terpenuhi, pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan pembiayaan untuk program lainnya. Habib memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pendidikan, mulai dari TK hingga perguruan tinggi, dapat mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.
“Jika dari TK sampai perguruan tinggi akan di-cover, maka perhitungan kasar saat ini mungkin bisa mencapai Rp100-150 triliun,” imbuhnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar rencana tersebut dibahas secara serius dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kesiapan pemerintah dalam merealisasikannya.
Legislator dari PKB ini juga mempertanyakan apakah kebijakan pendidikan gratis tersebut dapat direalisasikan pada 2026 atau hanya memungkinkan mulai 2027. Ia menegaskan jika targetnya 2027, kebutuhan anggaran harus mulai disiapkan sekarang.
Habib menambahkan bahwa pembahasan harus mempertimbangkan kondisi anggaran pendidikan saat ini. Ia menyatakan tambahan anggaran yang diproyeksikan sebelumnya sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun belum sepenuhnya menutupi kebutuhan pembiayaan.
“Kebijakan ini tentu harus dilakukan secara terukur,” jelasnya.
Komisi X DPR, kata Habib, akan membahas secara khusus pernyataan Presiden mengenai rencana pembiayaan pendidikan tersebut. Aspek fiskal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan ini.
“Kita akan bahas secara khusus pernyataan Presiden ini. Tentu saja kita yang pertama memperhitungkan fiskal,” tegasnya.
Ia menambahkan, meskipun Komisi X DPR menyetujui gagasan tersebut, realisasinya tetap harus melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPR dan pemerintah.
“Kalaupun sekiranya Komisi sendiri setuju penuh tanpa pertimbangan lain-lain, saya kira ini harus benar-benar diperhatikan hingga detil secara menyeluruh,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk segera mengadakan rapat terbatas guna mewujudkan pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri.
Prabowo menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus dapat dijangkau secara gratis.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo, Jumat, 18 September 2026.
