Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengambil tindakan tegas terhadap upaya yang berupaya membuka kembali polemik hasil Pemilu 2024.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Gema Wong Cilik Nusantara, Muh Nur Cahyono. Ia mengingatkan bahwa upaya tersebut berpotensi memicu keretakan di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Mempersoalkan hasil Pemilu 2024 adalah upaya memecah belah bangsa Indonesia oleh kelompok tertentu. Presiden RI harus tegas,” ujar Nur.
Dia berpendapat bahwa terdapat pihak yang berusaha menganulir penetapan hasil Pemilu 2024, khususnya terkait status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI terpilih.
Nur menegaskan bahwa status tersebut sudah memiliki landasan konstitusional yang sah. Ia pun mempertanyakan langkah pihak yang kembali mempersoalkan hasil Pemilu 2024 melalui jalur hukum.
“Sekilas dilihat melalui upaya gugatan ke MK tampak kelompok ini menempuh jalur konstitusional, tapi jika ditelisik lebih jauh, kami menilai bahwa upaya tersebut tak lebih dari gerakan memanipulasi publik mengatasnamakan konstitusi,” ungkap Nur.
Dia menilai polemik ini tidak hanya mengenai persoalan hukum, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi masalah politik yang lebih luas.
Gema Wong Cilik Nusantara menduga terdapat upaya politik adu domba yang dapat memecah hubungan antarelemen bangsa maupun di dalam pemerintahan.
“Kami juga menilai kelompok ini diduga kuat sedang melakukan politik kotor atau politik adu domba bagi sesama anak bangsa dan upaya memecah belah internal pemerintah yang sah,” tegas Nur.
Selain itu, Nur menyampaikan dugaan adanya keterlibatan pihak asing dalam pergerakan kelompok yang mereka soroti, namun ia tidak menyebutkan identitas atau bukti mengenai pihak asing tersebut.
Gema Wong Cilik Nusantara menekankan bahwa Pilpres 2024 merupakan satu paket antara pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Jelas perspektif konstitusionalnya, bahwa Pemilu Pilpres RI 2024 itu satu paket antara Presiden dan Wapres. Jika mempersoalkan status Wapres maka sama saja mempersoalkan status Presiden RI,” tegasnya.
Berdasarkan hal tersebut, Gema Wong Cilik Nusantara meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencermati secara serius perkembangan gerakan yang mereka persoalkan.
Mereka menegaskan pentingnya pemerintah tidak membiarkan polemik politik berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu pemerintahan maupun persatuan masyarakat.
“Kami meminta kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto agar lebih serius mencermati pergerakan kelompok ini dan tidak membiarkan adanya upaya-upaya dari pihak manapun untuk memecah belah pemerintah yang sah dan memecah belah bangsa dan rakyat Indonesia,” tambahnya.
Muh Nur juga mengingatkan agar kepentingan masyarakat tidak tenggelam dalam pertarungan politik elite. Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan pemerintahan yang fokus bekerja untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat.
“Ingatlah kebutuhan rakyat, jangan terus biarkan polemik politik yang menurut kami tak pantas dipertontonkan kepada wong cilik. Persatuan dan gotong royong antar elite politik harus lebih diutamakan,” pungkas Nur.
