Puan Dorong Penguatan Mitigasi Bencana Usai Banjir Bandang Solok

Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat antisipasi serta mitigasi bencana di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul banjir bandang yang melanda kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Senin malam.
Puan menekankan bahwa penguatan mitigasi tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadinya bencana. Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi, perlu dilaksanakan lebih efektif dan terkoordinasi.
“Terkait dengan bencana yang terjadi, banjir besar di Solok, kami meminta semua stakehholder untuk bisa betul-betul mengantisipasi dan memitigasi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Solok saja,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Banjir bandang tersebut telah merusak sejumlah kawasan di dekat Kompleks Perkantoran Bupati Solok. Beberapa kantor pemerintahan dan rumah warga terdampak, sementara material banjir juga menghambat akses jalan Solok-Padang.
Puan berharap proses pencarian dan evakuasi warga yang terkena dampak dapat berjalan lancar. “Kami berharap semoga tidak ada korban. Amin. Ke depannya harus lebih mengantisipasi dengan mitigasi yang lebih efektif,” tutur Puan.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus menjadi perhatian serius mengingat beberapa wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Pemerintah dan pemangku kepentingan diminta untuk memastikan langkah mitigasi dilakukan sebelum kondisi darurat muncul.
“Ini sudah beberapa kali bahkan sering dibicarakan oleh DPR kepada BNPB, bahkan tim dari kami, tim bencana juga sudah menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi,” ungkapnya.
Puan juga menggarisbawahi tingginya curah hujan dan perlunya evaluasi terhadap efektivitas infrastruktur pengendali banjir, termasuk bendungan yang ada di berbagai lokasi. “Sekarang ini curah hujan cukup tinggi juga efektivitas dari semua bendungan yang ada di Indonesia,” sambungnya.
Lebih jauh, Puan menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga. Penanganan bencana membutuhkan kolaborasi yang terencana agar respons terhadap masyarakat yang terdampak dapat dilakukan secara segera.
“Koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis,” tegas Puan.
Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana yang terjadi di Solok. “Pemerintah, terutama petugas di lapangan harus bekerja cepat memberi pertolongan kepada warga terdampak,” ujarnya.
Warga yang kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerusakan harta benda sangat membutuhkan dukungan nyata. Dalam kondisi darurat, Puan menegaskan bahwa kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan harus tersedia.
Puan meminta agar pendataan korban dan kerusakan dilakukan secara akurat. Data yang akurat diperlukan agar distribusi bantuan bisa dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
“Data tersebut penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan,” lanjutnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan informasi terkait penanganan bencana secara berkala. “Pastikan setiap kebutuhan korban atau warga terdampak dapat terpenuhi, baik mereka yang mengungsi di tempat-tempat yang telah disiapkan pemerintah, maupun yang melakukan pengungsian mandiri,” pungkas Puan.
Dorongan ini menekankan mitigasi sebagai elemen penting dalam penanganan bencana. Kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana perlu diperkuat secara berkelanjutan.





