Jakarta, Maret.id — Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, baru-baru ini mengungkapkan keberatan terkait tindakan Angkatan Laut Israel yang menangkap rombongan aktivis kemanusiaan dan jurnalis. Pernyataan ini disampaikan melalui sebuah video berdurasi 1,5 menit yang diunggah di akun resmi Dewan Pers pada Selasa, 19 Mei 2026.
Kecaman Terhadap Penangkapan Jurnalis
Dalam video tersebut, Komarudin menegaskan bahwa tindakan menahan kapal Global Sumud Flotilla 2.0 yang membawa para aktivis dan bantuan kemanusiaan adalah bentuk pelanggaran yang tidak dapat diterima. “Menyikapi peristiwa ini, Dewan Pers menyatakan mengecam tindakan Angkatan Laut Israel,” ujarnya. Komarudin mengungkapkan rasa prihatin atas situasi para jurnalis yang terlibat dalam rombongan tersebut.
Kapal tersebut mengangkut bantuan kemanusiaan menuju Gaza, Palestina, dengan di dalamnya terdapat sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia. “Di antaranya adalah jurnalis,” tambahnya. Penangkapan ini tentunya menambah kepedihan, terutama bagi keluarga dan rekan kerja mereka di Indonesia.
Permintaan untuk Tindakan Diplomasi
Menanggapi situasi ini, Komarudin meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah taktis dalam menyelamatkan para sandera, khususnya jurnalis yang ditahan. “Kami meminta Pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomasi luar biasa untuk membebaskan wartawan dan warga sipil Indonesia serta memulangkannya ke tanah air,” tegasnya. Komitmen untuk menjaga kebebasan pers juga disampaikan sebagai hal yang penting dalam menjalankan tugas dan fungsi media.
Dewan Pers berharap agar pemerintah dapat segera bergerak untuk menyelesaikan konflik ini dan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia. Komarudin mencatat bahwa tindakan tegas diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa jurnalis dapat melakukan tugasnya tanpa takut akan penangkapan.
Identitas Jurnalis yang Ditahan
Empat jurnalis yang dilaporkan ditahan oleh Angkatan Pertahanan Israel (IDF) antara lain Bambang Noroyono alias Abeng dan Thoudy Badai Rifan dari Republika, Rahendro Herubowo dari Inews, serta Andre Prasetyo yang bekerja untuk Tempo. Keberadaan mereka yang ditahan menimbulkan kekhawatiran akan kesejahteraan mereka yang ada di luar negeri.
Kondisi ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi media di Indonesia, yang sedang memperjuangkan kemerdekaan dan keselamatan jurnalis. Dewan Pers berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan situasi ini dan mendesak pemerintah agar melakukan segala upaya untuk membebaskan mereka yang ditangkap. Kejadian ini mengingatkan semua pihak bahwa pelindungan terhadap jurnalis adalah hal yang fundamental dalam menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Dewan Pers Kecam Tindakan Zionis Israel dan Minta Para Jurnalis Dipulangkan
Jakarta, Indonesia – Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Dewan Pers Indonesia baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan agresif yang dilakukan oleh Zionis Israel, terutama berkaitan dengan perlakuan terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik. Melalui pernyataan tersebut, Dewan Pers juga menyerukan agar pemerintah dan komunitas internasional melakukan upaya nyata untuk memulangkan para jurnalis yang terjebak di daerah konflik.
Latar Belakang
Situasi di Gaza dan wilayah Palestina lainnya telah lama menjadi sorotan internasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan pers. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak jurnalis yang meliput peristiwa di wilayah ini menghadapi risiko yang signifikan, termasuk penangkapan, intimidasi, dan bahkan kekerasan fisik. Pihak Dewan Pers menekankan bahwa jurnalis memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik mengenai situasi yang sedang terjadi.
Pernyataan Dewan Pers
Dalam pernyataannya, Dewan Pers menegaskan dukungan penuh terhadap kebebasan pers dan hak jurnalis untuk meliput berita di mana saja tanpa rasa takut akan penangkapan atau kekerasan. Mereka mengecam tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap jurnalis oleh pihak-pihak tertentu.
Dewan Pers juga mendesak pemerintah Indonesia untuk berkomunikasi secara aktif dengan organisasi internasional dan lembaga hak asasi manusia untuk memastikan keselamatan jurnalis yang terjebak di wilayah tersebut. “Kami meminta agar semua pihak menghormati integritas dan profesi jurnalis, serta memberikan perlindungan yang diperlukan bagi mereka yang berupaya menyampaikan kebenaran,” ujar Ketua Dewan Pers.
Seruan untuk Memulangkan Jurnalis
Salah satu fokus utama dalam pernyataan tersebut adalah upaya untuk memulangkan para jurnalis yang telah terjebak dalam situasi berbahaya di wilayah konflik. Dewan Pers mengimbau agar lembaga-lembaga internasional dan pemerintahan negara-negara lain, termasuk Indonesia, memberikan dukungan dan perlindungan bagi jurnalis yang terancam keselamatannya.
“Setiap jurnalis berhak untuk melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut. Kami berharap pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah konkret untuk membantu memulangkan rekan-rekan jurnalis kami yang saat ini berada dalam kondisi yang sangat berisiko,” tambahnya.
Penutup
Dengan semakin meningkatnya ketegangan di wilayah konflik, penting bagi komunitas internasional untuk memberikan perhatian serius terhadap keselamatan jurnalis. Tindakan agresif yang diambil oleh pihak-pihak tertentu tidak hanya mengancam kebebasan pers, tetapi juga berpotensi menghambat aliran informasi yang penting bagi masyarakat global. Dewan Pers berharap bahwa dengan pernyataan ini, akan ada langkah yang lebih efektif untuk melindungi jurnalis dan memastikan bahwa suara mereka didengar di tengah hiruk-pikuk peristiwa dunia yang semakin kompleks.
