Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menekankan bahwa pencegahan kenakalan remaja tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada sekolah. Ia mendorong perlunya koordinasi lintas sektor agar permasalahan yang dihadapi pelajar dapat ditangani lebih komprehensif.
Dalam waktu dekat, DPRD Jatim berencana melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah untuk menyatukan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah pembentukan wadah aman bagi guru Bimbingan dan Konseling (BK) untuk melaporkan dan menangani temuan kasus di sekolah.
“Kita tidak bisa membebankan persoalan ini hanya kepada sekolah. Harus ada sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat,” ujar Sri Untari saat sosialisasi bertajuk Penguatan Karakter dan Ketahanan Remaja di Era Digital dan AI: Sinergi Guru Bimbingan Konseling (BK) dalam Pencegahan Kenakalan dan Perilaku Menyimpang di Malang, Selasa (22/9/2026).
Sri Untari mengungkapkan bahwa saat ini orang tua menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mendampingi anak usia sekolah. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perilaku, tetapi juga kesehatan mental, penggunaan teknologi, hingga capaian akademik.
Ia menyebutkan keprihatinan setelah mendengar laporan dan keluhan dari para guru BK, yang menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi siswa SMP dan SMA perlu perhatian khusus. “Kompleksitas hari ini anak-anak kita dihadapkan pada situasi yang butuh perhatian sangat khusus,” tegasnya.
Sri Untari menekankan bahwa tantangan remaja tercermin dalam capaian akademik dan kesehatan mental. Mengacu pada data Tes Kemampuan Akademik (TKA), ia mencatat bahwa kemampuan matematika pelajar di Jawa Timur masih memerlukan perhatian. “Kemampuan matematika anak SMA di Jatim dari data terbaru hanya 42 sekian, SMP cuma 40 sekian,” ujarnya.
Isu lainnya mencakup berbagai perilaku siswa, yang meliputi seks berisiko, HIV/AIDS, pernikahan dini, serta penggunaan gawai yang merambah judi online dan pornografi. Sri Untari menilai perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan pendampingan membuat anak lebih rentan terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.
“Anak-anak masa pubertas rasa ingin tahunya besar. Kalau tidak diberi koridor yang tepat, mau jadi apa?” tegasnya. Ia menambahkan bahwa tanpa penanganan yang komprehensif, perjuangan menuju Indonesia Emas akan terhambat.
Ia juga menggarisbawahi bahwa guru BK memerlukan dukungan sistem agar tidak bekerja sendirian saat menemukan kasus di sekolah. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan DP3A dianggap krusial untuk membangun mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas.
“Mekanisme tersebut juga perlu memastikan setiap kasus ditangani berdasarkan kebutuhan anak dan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi, seperti tenaga psikologi maupun kesehatan,” sambung Sri Untari.
Dia menyatakan komitmennya untuk mengedukasi masyarakat, termasuk orang tua, mengenai penggunaan gawai yang berlebihan dan risiko yang dihadapinya. “Orang tua di daerah pedesaan atau pesisir harus diedukasi agar paham bahaya scrolling tanpa batas yang dilakukan anak-anak mereka,” ujarnya.
Sri Untari juga menekankan pentingnya melibatkan lingkungan masyarakat, seperti RT dan RW, dalam upaya pencegahan. Dia berencana mendorong penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPA) yang dapat melibatkan psikolog dan tenaga medis dalam memberikan edukasi.
Pendampingan untuk remaja, menurutnya, perlu berlangsung tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah dan lingkungan social. Ia percaya bahwa keteladanan dari orang dewasa merupakan kunci dalam solusi pendidikan.
“Pendidikan tidak hanya soal menyampaikan apa yang boleh atau tidak boleh. Anak-anak juga membutuhkan contoh dari orang dewasa di sekitarnya,” tuturnya.
Sri Untari berharap sinergi ini dapat memperkuat perlindungan sekaligus ketahanan remaja dalam menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan buatan.
