Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia berencana untuk mematangkan skema kuliah bebas Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal di perguruan tinggi negeri dalam waktu dua hingga empat minggu ke depan.
Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dihadiri oleh sejumlah menteri, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026.
“Dalam 2-4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” tuturnya Seskab Teddy Indra Wijaya.
Presiden juga memberikan arahan untuk penerapan pendidikan gratis di seluruh sekolah negeri, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.
“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” sambung Teddy.
Pemerintah juga menunjukkan perhatian khusus terhadap pendidikan pesantren. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026, telah dibentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama untuk menangani urusan pesantren secara khusus.
“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” imbuh Teddy.
