DPR Perkuat Koordinasi Ekonomi, Dasco Serukan Sinkronisasi

Jakarta, Maret.id — DPR RI meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Danantara Indonesia.
Koordinasi dilakukan melalui pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.
Pertemuan ini membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional serta pentingnya sinkronisasi kebijakan antarlembaga.
Dasco menekankan bahwa kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi negara perlu saling mendukung sambil tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga.
“Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco.
Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi antarlembaga diperlukan agar segala tindakan dan tantangan yang dihadapi dapat dipahami dengan baik oleh masing-masing institusi.
“Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tuturnya.
Pertemuan ini juga menjadi wadah untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan ekonomi terkini, pelaksanaan kebijakan strategis, serta isu-isu yang memerlukan koordinasi lintas lembaga.
Dasco, yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, menekankan pentingnya menjaga efektivitas dan akuntabilitas dalam implementasi setiap kebijakan.
Koordinasi ini diarahkan untuk memperkuat keselarasan langkah tanpa mengurangi independensi maupun tanggung jawab masing-masing institusi.
DPR menilai komunikasi yang baik sangat diperlukan agar kebijakan strategis dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.





