Jakarta, Maret.id — Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan biaya pendidikan di satuan pendidikan negeri, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi, menyatakan kebijakan tersebut adalah terobosan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga sederhana.
Yuddy, yang pernah menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di era Presiden Joko Widodo, mendukung ketegasan Prabowo dalam melepaskan masyarakat dari beban biaya pendidikan.
Ia menambahkan bahwa pengalamannya menempuh pendidikan di lembaga negeri menjadi bukti bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri terasa lebih ringan dibandingkan sekolah swasta, walaupun masih terdapat tantangan tambahan dalam kebutuhan belajar.
“Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara,” kata Yuddy.
Ia juga menggarisbawahi bahwa perdebatan mengenai sumber anggaran adalah hal yang wajar. Namun, menurut Yuddy, hal itu tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menunda kebijakan yang pro-rakyat.
“Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan,” tegas Yuddy.
Ia menegaskan bahwa keberanian politik adalah kunci, dan Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian tersebut.
Mengenai sumber pendanaan kebijakan ini, Yuddy berpendapat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu mendukung program tersebut. Ia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan efisiensi dan refocusing program pembangunan.
Yuddy menilai gagasan Prabowo dapat dilaksanakan mulai tahun anggaran 2027. Ia merekomendasikan agar pelaksanaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari sekolah-sekolah negeri di daerah tertinggal dan termiskin, khususnya di desa-desa.
“Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri,” pungkas Yuddy.
