Jakarta, Maret.id — Komisi VII DPR RI menyoroti beberapa isu krusial yang mengancam sektor industri nasional. Isu tersebut mencakup kepastian pasokan bahan baku, tingginya biaya operasional, kebijakan ekspor, dan aspek pengawasan lingkungan.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan semua kebutuhan industri terpenuhi dengan biaya yang kompetitif. Namun, langkah tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Novita menyebutkan bahwa ketersediaan bahan baku, terutama crude palm oil (CPO), sangat penting bagi keberlangsungan industri domestik. Ia mempertanyakan kemampuan kapasitas perkebunan lokal dalam memenuhi kebutuhan industri sekaligus mendorong sinergi dengan berbagai sumber pasokan agar rantai pasok tetap berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
Ia juga mengingatkan bahwa ekspansi sektor industri harus sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan. “Industri harus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Pengawasan harus berjalan sejak awal, bukan baru bergerak setelah muncul persoalan pencemaran,” tegas Novita kepada wartawan pada Jumat, 25 September 2026.
Novita mengapresiasi program industri yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Ia juga mendesak adanya evaluasi berkala agar program tersebut memberikan dampak jangka panjang bagi penguatan industri lokal dan masyarakat.
Mengenai sektor perdagangan luar negeri, Komisi VII meminta Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan proyeksi ekspor secara transparan. Hal ini penting mencakup kapasitas serapan pasar internasional dan arah kebijakan strategis pemerintah.
Transparansi data dinilai vital bagi DPR dalam mengawal kebijakan ekspor dari sudut pandang kepentingan nasional, peningkatan daya saing, dan perluasan penetrasi pasar global. Menanggapi kelangkaan dan tingginya biaya operasional yang dikeluhkan pelaku usaha, Novita mendesak pemerintah untuk merumuskan langkah mitigasi yang konkret.
Kebijakan yang dihadirkan harus dapat menjamin ketersediaan bahan baku sekaligus menekan biaya. “Jangan sampai biaya operasional yang terus meningkat membuat industri nasional kehilangan daya saing. Negara harus hadir memberikan kepastian bahan baku, efisiensi biaya, dan kebijakan yang menjaga industri tetap produktif,” ujarnya.
Novita menegaskan bahwa seluruh aspirasi pelaku industri akan diintegrasikan dalam fungsi pengawasan DPR. Tujuannya agar kebijakan pemerintah benar-benar solutif dalam menghadapi tantangan yang ada.
“Industri harus tetap tumbuh, ekspor harus meningkat, ekonomi daerah harus bergerak, tetapi lingkungan dan kepentingan masyarakat juga harus terlindungi. Titik keseimbangannya harus ditemukan melalui kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata industri,” pungkasnya.
