Jakarta, Maret.id — Jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi fokus utama dalam perkara yang mempersoalkan kelayakan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Hal ini terungkap dalam pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio, atau Hensa, menyoroti pentingnya respons KPU terhadap pertanyaan tersebut. “Nasib Gibran akan sangat dipengaruhi oleh seberapa tuntas KPU bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mahkamah Konstitusi,” tutup Hensa.
Ia menekankan bahwa meski MK yang memiliki kewenangan untuk memutus, jawaban KPU sangat krusial dalam memverifikasi persyaratan pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon. Pertanyaan Saldi dalam persidangan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dianggap sangat tajam karena menyentuh proses yang mendasari keputusan KPU.
“Pertanyaan Profesor Saldi sangat tajam. KPU harus menjelaskan secara rinci apa yang dilakukan saat memeriksa syarat pendidikan Gibran,” kata Hensa. Ia menegaskan bahwa KPU harus mampu menunjukkan dokumentasi serta proses verifikasi yang melatarbelakangi pernyataan bahwa syarat pendidikan Gibran telah terpenuhi.
Hensa menambahkan bahwa jelasnya jawaban KPU akan membuat situasi lebih terbuka. “Jika semua pertanyaan dijawab dengan jelas dan konsisten, persoalannya menjadi lebih terang,” ujarnya. Namun, jika KPU gagal memberikan jawaban yang memadai, hal itu dapat mempengaruhi penilaian Mahkamah.
Ia juga mengingatkan pentingnya penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. “Institusi atau pihak yang berkaitan dengan administrasi Pemilu harus siap memberikan penjelasan jika dibutuhkan dalam proses hukum,” lanjut Hensa.
Hal ini, menurutnya, tidak berarti semua aparat pemerintah harus memberikan keterangan, tetapi mereka yang terlibat langsung dengan proses pencalonan Gibran. “Mereka harus memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangan dan dokumen yang ada,” tuturnya.
Dengan demikian, diharapkan setiap pihak yang berwenang dapat memberikan informasi yang utuh dan tidak saling bertentangan, sehingga permasalahan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dapat terurai dengan jelas.
