Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Adi Prayitno menilai hubungan antar partai dalam koalisi pemerintahan sering kali tidak berlanjut dalam bentuk dukungan terhadap seluruh unsur pemerintah setelah pembagian kekuasaan selesai.
Menurutnya, keakraban antar partai lebih terlihat saat koalisi dibentuk dan berjuang untuk memenangkan pemilihan. Setelah pemerintah terbentuk dan jabatan politik didistribusikan, masing-masing partai cenderung kembali pada agenda dan prioritas mereka sendiri.
“Koalisi hangat mesra hanya jelang pembentukan kabinet,” ujar Adi Prayitno dalam sebuah sesi di kanal YouTube-nya pada Minggu, 27 September 2026. Pernyataan itu mencuat ketika ia mengamati minimnya dukungan dari partai koalisi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul persoalan syarat pendidikan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Adi berpendapat bahwa situasi tersebut dapat dimaklumi, mengingat Gibran tidak memiliki kedekatan struktural maupun status kader dengan partai-partai dalam koalisi. “Jadi wajar ketika ada wakil presiden yang tidak ada irisannya dengan salah satu partai politik apa pun, tidak dibela cukup luar biasa,” tegasnya.
Ia menambahkan, partai-partai politik cenderung melihat hubungan koalisi sebagai alat untuk kepentingan politik dan pembagian kekuasaan. Setelah memenangi pertarungan politik dan mendistribusikan posisi, kepentingan masing-masing partai menjadi lebih dominan. “Karena partai politik menganggap koalisi dan hubungan politik hanya sebatas selesai ketika hampir memenangkan pertarungan,” imbuh Adi.
Namun, situasi berbeda terjadi ketika yang dikritik adalah Presiden Prabowo Subianto selaku kepala pemerintahan. Adi menjelaskan bahwa partai-partai dalam koalisi memiliki kepentingan politik yang lebih jelas untuk membela Prabowo ketika kebijakan atau strategi komunikasinya mendapat sorotan publik. “Beda cerita kalau yang dikritik itu Prabowo sebagai RI 1. Maka wajib hukumnya partai koalisi membela,” tambahnya.
Ia juga memberikan contoh isu-isu yang pernah menjadi sorotan publik, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa. Dalam kasus tersebut, Adi mencatat bahwa sejumlah partai koalisi tampak memberikan pembelaan. “Sebagai bukti, ketika Prabowo dikritik soal MBG, soal Koperasi Desa, banyak partai yang pasang badan,” tandasnya.
