Jakarta, Maret.id — Dugaan skandal politik uang sebesar Rp400 miliar serta pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang.
Tokoh Nahdliyin, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mengungkapkan dugaan bancakan ini dalam risalah kritis berjudul “NU, Gus Dur, dan Bromocorah Politik.”
Gus Lilur menyebut proses pemilihan calon Rais ‘Aam dan Ketua Tanfidziyah PBNU diliputi taktik intimidasi psikologis serta manipulasi narasi “salam dari Istana” oleh sejumlah oknum politisi. “Saya meyakini Presiden RI sama sekali tidak terlibat, tidak mengintervensi, dan tidak mengetahui manuver tersebut,” tegas Gus Lilur pada Minggu, 27 September 2026.
Dalam risalahnya, Gus Lilur menyebut adanya dugaan transaksi suara yang dilakukan secara terstruktur. Ini mencakup DP (down payment) sebesar Rp50 juta per utusan PCNU/PWNU di hotel bintang lima dan kupon penukaran uang tunai di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
Ia juga mengungkap mobilisasi dua unit Toyota Land Cruiser yang diangkut menggunakan truk towing dari Jakarta ke Jombang. Kendaraan tersebut diduga membawa logistik tunai hingga Rp480 miliar untuk menghindari pemeriksaan tol.
Gus Lilur menambahkan bahwa enam dari sembilan kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) diduga didatangi dan menerima tas berisi masing-masing 200 ribu Dolar AS dari oknum intelijen berkoordinasi dengan politisi.
Mengacu pada data yang dimilikinya, Gus Lilur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan uji digital forensik terhadap ponsel para aktor yang terlibat dan melacak aliran dana Rp401 miliar.
Ia juga meminta agar presiden mencopot anak buahnya di kabinet yang terbukti terlibat. “Kepada para kiai sepuh anggota AHWA dan pimpinan PWNU/PCNU, jika menyimpan uang dari proses Muktamar Tambakberas, segeralah kembalikan ke penyidik KPK! Jangan biarkan warisan suci para pendiri NU ternoda oleh harta haram,” pungkas Khalilur.
