Jakarta, Maret.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan bahwa ancaman ekstremisme kini merambah melalui kanal digital yang biasa digunakan masyarakat. Hal ini menandakan pergeseran cara penyebaran ideologi ekstremisme yang tidak lagi terfokus pada pertemuan langsung atau jaringan tertutup.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa perubahan yang paling signifikan saat ini terletak pada jalur distribusi narasi. “Ancaman narasinya yang berubah saat ini bukan muatan ideologinya, tetapi jalur distribusinya,” tegas Alexander dalam diskusi publik di Universitas Hasanuddin, Makassar.
Menurutnya, narasi kekerasan kini dapat muncul di kanal yang sama dengan konten hiburan. Konten tersebut bisa disajikan dalam bentuk yang akrab bagi anak-anak dan generasi muda, sehingga sering kali sulit diidentifikasi.
Alexander juga menekankan bahwa sistem rekomendasi platform digital berfungsi berdasarkan perilaku pengguna. “Ketika teman-teman mahasiswa, adik-adik siswa SMA, satu kali saja mengklik konten kekerasan, algoritma akan memberikan konten itu terus-menerus ke gadget adik-adik,” jelasnya.
Ia menambahkan potensi paparan tidak hanya berasal dari media sosial umum, tetapi juga lewat forum penggemar, komunitas tertutup, game daring, serta ruang percakapan digital yang sulit dipantau orang tua.
Perwakilan Densus 88 Antiteror Polri di Sulawesi Selatan, AKP M. Faisal, menegaskan bahwa kelompok teror kini banyak memanfaatkan ruang digital untuk berkomunikasi dan merekrut anggota. “Dari sekian banyak teroris yang ditangkap oleh Densus 88, 30 persen berasal atau terpapar dari media sosial,” ujar Faisal.
Ia mencatat bahwa kelompok usia muda merupakan target utama perekrutan, terutama mereka yang sedang dalam fase pencarian jati diri. Densus 88 telah melakukan upaya pencegahan di ruang digital terkait radikalisme dan terorisme sejak tahun 2021.
Sementara itu, Kompol Deni Ratmodiharjo dari Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa kepolisian melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman di ruang digital. Ini meliputi radikalisme, terorisme, hoaks, ujaran kebencian, hingga informasi provokatif yang dapat mengganggu stabilitas sosial.
Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armundato, menilai algoritma dapat berfungsi sebagai bentuk soft power yang memengaruhi pengguna secara tak sadar. “Algoritma itu mengendalikan apa yang kita perhatikan,” ujarnya.
Andi menambahkan proses tersebut dapat berlangsung secara bertahap. Ini dimulai dari membuat seseorang menyukai suatu konten, mempercayainya, hingga terdorong untuk bertindak.
Diskusi publik ini diselenggarakan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi bekerja sama dengan Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa, pelajar, dosen, dan berbagai pemangku kepentingan dari bidang keamanan dan ruang digital.
