Jakarta, Maret.id — Langkah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang mengangkat isu Papua Barat dalam Sidang Umum PBB (UNGA) ke-81, mendapatkan reaksi keras dari politisi Indonesia.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menilai bahwa pengangkatannya di forum internasional tanpa konteks yang jelas dapat memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik. “Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional,” tegas Syahrul Aidi kepada wartawan pada Senin, 28 September 2026.
Syahrul menekankan bahwa Indonesia terbuka untuk kritik dan dialog mengenai pembangunan, Hak Asasi Manusia (HAM), serta kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, dia menyatakan, pembahasan tersebut harus berdasarkan fakta dan data yang terverifikasi, serta menghormati hukum internasional dan Indonesia. “Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendelegitimasi Indonesia,” ujarnya.
Syahrul juga meminta pemerintah untuk memperkuat diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik. “Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi harus hadir lebih aktif. Jangan sampai ruang informasi tentang Papua dikuasai oleh narasi sepihak pihak lain,” sambungnya.
