Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya agar perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2027 tidak memberatkan jemaah haji.
Pesan ini disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 September 2026, bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf.
Irfan menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, pihaknya menyampaikan hasil perhitungan bersama Komisi VIII DPR terkait kenaikan BPIH.
“Perhitungan ini mempertimbangkan berbagai perubahan akibat perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang turut berdampak terhadap kondisi ekonomi,” tutur Irfan.
Ia menambahkan, meskipun ada penyesuaian angka BPIH, Presiden menekankan agar beban yang ditanggung jemaah tidak signifikan.
Pemerintah saat ini tengah mencari solusi pembiayaan, termasuk menata kembali komposisi antara Biaya Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan oleh jemaah dan nilai manfaat dana haji.
“Kami mencari formulasi-formulasi agar meskipun angkanya berbeda, jemaah tidak terlalu menerima beban yang besar,” imbuh Irfan.
Dalam pembahasan tersebut, Presiden Prabowo mengusulkan komposisi 52:48 agar minimalisasi beban jemaah dapat tercapai.
“Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah,” tegas Irfan.
