Jakarta, Maret.id — Guntur Wahono menyoroti rendahnya honor guru TK swasta di Blitar. Ia mendorong tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Kondisi guru TK swasta yang masih menerima honor rendah menjadi perhatian Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono. Menurutnya, kesejahteraan guru harus segera menjadi fokus, mengingat peran penting mereka dalam mempersiapkan pendidikan anak.
Guntur menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan secara terpisah. “Kalau persoalan satu per satu tidak segera diurai dan dicarikan jalan keluar, bagaimana pemerintah menyiapkan generasi muda untuk mengisi masa depan Indonesia,” kata Guntur.
Hal tersebut disampaikan saat sosialisasi pendidikan yang diselenggarakan bersama PGRI Kabupaten Blitar di Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Kelurahan Togokan, Kecamatan Srengat, pada Senin (28/9/2026). Kegiatan ini dihadiri perwakilan PGRI Kabupaten Blitar, serta narasumber dari Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Fatatoh Hironi Ulya, dan Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto.
Forum ini menjadi wadah bagi para guru dari berbagai jenjang, termasuk TK, SD, SMP, hingga SLTA, untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Guntur yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru dalam pembangunan pendidikan.
Ia menggarisbawahi bahwa masih ada guru TK swasta yang hidup dalam keterbatasan. “Bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan anak-anak bangsa kalau mereka sendiri belum sejahtera,” ujar Guntur.
Forum tersebut turut memperdebatkan masalah lain yang dihadapi tenaga pendidik. Hal ini meliputi penghasilan tenaga P3K, kenaikan pangkat, mutasi, pemerataan guru, hingga perlindungan hukum bagi tenaga pendidik.
Ketua PGRI Kabupaten Blitar, Sunarto, menegaskan pentingnya tindak lanjut konkret dari pemerintah mengenai persoalan yang diangkat. “Harapan kami kegiatan ini tidak berhenti hari ini. Harus ada tindak lanjut yang nyata,” imbau Sunarto.
Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi turut menjadi sorotan. Sunarto menambahkan bahwa PGRI siap berkolaborasi dengan pemerintah dan legislatif untuk mencari solusi atas persoalan pendidikan yang ada.
Guntur juga mengingatkan akan kondisi sarana dan prasarana pendidikan. “Fasilitas pendidikan harus layak. Bagaimana anak-anak bisa mengikuti proses belajar dengan baik kalau mereka tidak nyaman di kelas,” katanya.
Ia mengusulkan agar kebutuhan sarana pendidikan dapat didorong melalui APBD Provinsi Jawa Timur dengan tetap mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
Fatatah, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, mengakui banyak persoalan yang perlu diselesaikan, termasuk penghasilan tenaga P3K. “Ini menjadi konsentrasi kami, khususnya di Fraksi PDI Perjuangan,” kata Fatatoh.
Ia menjelaskan bahwa Komisi IV terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah mengenai kebutuhan pendidikan. Namun, keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Untuk tahun anggaran 2027, alokasi pendidikan diproyeksikan sebesar Rp195 miliar. “Kami berharap dukungan pemerintah pusat bisa langsung dirasakan dan tersalurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Blitar,” harap Fatatoh.
Aspirasi yang disampaikan para guru harus diolah menjadi tindakan nyata oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Dengan demikian, persoalan kesejahteraan guru, penataan tenaga pendidik, dan sarana pendidikan dapat diatasi secara efektif.
