Jakarta, Maret.id — Proses seleksi calon Direksi lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya menarik perhatian DPRD setempat. Legislator PDI Perjuangan, Baktiono, menegaskan pentingnya Tim Seleksi (Timsel) untuk bekerja secara independen dan memastikan calon pimpinan BUMD bebas dari transaksi atau deal-deal politik.
Baktiono yang juga menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD Surabaya itu berpendapat bahwa meski latar belakang politik bukanlah masalah, kompetensi calon tetap harus menjadi prioritas. Proses seleksi, kata dia, tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik yang dapat mengesampingkan kemampuan calon.
“Usulan calon dari partai politik boleh, tapi harus berkompetensi. Jangan karena ada deal-deal atau tekanan politik, terus memutuskan sesuatu yang tidak kompeten,” tegas Baktiono, Selasa (29/9/2026).
Pernyataan Baktiono muncul setelah Pemerintah Kota Surabaya memperpanjang masa pendaftaran seleksi calon anggota Direksi pada lima BUMD. Perpanjangan pendaftaran ini berlangsung mulai 26 September hingga 5 Oktober 2026.
Lima BUMD yang membuka kembali pendaftaran adalah Perumda Kebun Binatang Surabaya (KBS), PT Pasar Surya Perseroda, PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda, PT YEKAPE Surabaya Perseroda, serta PT BPR Surya Artha Utama Perseroda.
Baktiono menekankan bahwa proses seleksi harus mempertimbangkan kualifikasi spesifik yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing BUMD. Ia menegaskan bahwa setiap perusahaan daerah memiliki tantangan yang berbeda dan membutuhkan figur dengan kompetensi yang sesuai.
Ia memberikan contoh untuk Perumda KBS. Menurutnya, calon direksi KBS tidak hanya cukup memiliki kemampuan bisnis, tetapi juga harus mengerti tentang konservasi flora dan fauna serta perlindungan satwa. “Kalau konservasi tercapai dan hewannya sejahtera, KBS pasti dibanjiri pengunjung,” ujarnya.
Baktiono juga menyoroti situasi yang sama untuk PT Pasar Surya Perseroda. Ia menyatakan bahwa pasar-pasar yang dikelola perusahaan tersebut telah ada selama puluhan tahun, sehingga tantangannya lebih dari sekadar pembangunan pasar baru.
“Pasarnya sudah ada puluhan tahun bahkan sebelum kita lahir. Tinggal bagaimana direksi yang kompeten memodernisasi dan mengembangkannya, seperti Pasar Pabean,” jelasnya.
Oleh karena itu, Baktiono meminta agar Timsel BUMD diisi oleh figur yang independen dan memiliki rekam jejak serta kapasitas yang teruji. Ia menegaskan bahwa kualitas Timsel sangat berpengaruh terhadap hasil penjaringan hingga terpilihnya direksi yang mampu mengelola perusahaan daerah secara profesional.
“Posisi direksi BUMD bukan sekadar jabatan, melainkan berkaitan dengan pengelolaan aset dan kepentingan masyarakat Kota Surabaya. Proses seleksi harus mengedepankan kompetensi dan kebutuhan perusahaan,” sambung Baktiono.
Terpisah, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, mengungkapkan bahwa perpanjangan masa pendaftaran ditujukan untuk memperluas kesempatan bagi para profesional. “Perpanjangan pendaftaran dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para profesional yang memiliki kompetensi serta pengalaman yang relevan,” tutur Vykka.
