Jakarta, Maret.id — Problem fiskal terus menjadi sorotan utama dari kepala desa saat bertemu anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono. Pemotongan Dana Desa hingga 70 persen dinilai menambah kesulitan bagi pemerintah desa dalam membiayai pembangunan dan memenuhi tanggung jawab sosial.
Hal ini diungkapkan dalam pertemuan Guntur dengan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar pada hari terakhir Sosialisasi Dewan di Grand Mansion Hotel, Kanigoro, pada Kamis (1/10/2026).
Forum dihadiri oleh lebih dari 100 kepala desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Blitar. Dialog berlangsung interaktif, memungkinkan kepala desa menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Menurut Guntur, masukan tersebut sangat penting karena kepala desa merupakan garda terdepan pemerintah yang langsung berhubungan dengan kebutuhan warga. “Dengan angka tetap 100 persen cair itu saja masih banyak sektor atau pekerjaan masyarakat yang belum bisa terdanai, sekarang dengan dipotong 70 persen ini lebih-lebih sulit lagi mereka,” tegas Guntur.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar itu juga mencatat bahwa keterbatasan anggaran semakin menyulitkan, sebab pemerintah desa harus membiayai tidak hanya program pembangunan, tetapi juga berbagai kewajiban lainnya.
“Kewajiban lain juga harus dipenuhi, di antaranya berkaitan dengan pergantian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), hingga kewajiban memberikan pesangon,” imbuhnya.
Guntur menganggap bahwa kondisi ini memerlukan perhatian serius dalam pembahasan kebijakan pemerintahan desa. Aspirasi yang diungkapkan para kepala desa dijanjikannya akan menjadi bahan komunikasi lebih lanjut baik melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur maupun sebagai pimpinan partai.
“Termasuk semua masukan tersebut akan kami tindaklanjuti baik melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim maupun dalam kapasitas saya sebagai pimpinan partai,” kata Guntur.
Pertemuan itu juga datang menjelang pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Blitar. Ketua DPC PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, menyampaikan bahwa ada 30 desa yang akan melaksanakan Pilkades, dengan 16 kepala desa petahana yang telah dinyatakan akan kembali maju.
“Incumbent itu tidak mudah untuk mempertahankan jabatan amanah, sehingga kami memberikan rambu-rambu. Lakukan sesuatu dengan kearifan,” ujar Rudi.
Dia menegaskan pentingnya etika dalam berkompetisi. Rudi menambahkan bahwa Pilkades seharusnya tidak menjadi pemicu konflik horizontal di masyarakat. “Jangan lawan yang negatif menjadi negatif, tapi negatif bisa dilawan dengan positif,” tegasnya.
Untuk menjaga netralitas, PKDI berencana berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya. Rudi mengatakan bahwa semua calon perlu siap menerima hasil Pilkades dengan sikap yang baik.
“Kami akan mengajarkan dan nanti akan mengundang rekan-rekan calon. Tujuannya yang menang biar tidak jumawa, yang kalah tidak kecewa, sehingga itu adalah demi kebaikan desa,” ujarnya.
Bagi Guntur, pertemuan dengan PKDI adalah langkah penting dalam menyerap aspirasi secara langsung dari pemerintahan desa.
Berbagai persoalan fundamental yang disampaikan akan dipetakan untuk menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan. “Selain menindaklanjuti aspirasi melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, saya juga berencana menggelar sosialisasi lanjutan dengan melibatkan para calon kepala desa,” pungkasnya.
