Jakarta, Maret.id — Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengingatkan warga agar tidak sembarangan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. Terutama untuk keperluan pembelian mobil atau sepeda motor.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan identitas oleh orang lain dapat menyebabkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial tercatat memiliki aset. Hal ini berisiko membuat mereka tidak menjadi prioritas penerima bantuan.
Dalam penelusuran data perlindungan sosial oleh Pemerintah Kota Surabaya, Eri menemukan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi warga dan data kepemilikan aset dalam sistem. “Ada warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, tetapi namanya tercatat memiliki kendaraan bermotor atau mobil,” ungkapnya.
Setelah melakukan klarifikasi, ditemukan bahwa kendaraan tersebut bukan milik warga bersangkutan. Identitas mereka digunakan oleh pihak lain untuk mencatatkan kepemilikan kendaraan. “Ternyata ketika kita melihat bersama, banyak nama yang digunakan (mencatat aset) yang sebenarnya tidak memiliki mobil atau motor,” kata Eri.
Ia menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan dan kepemilikan identitas kependudukan. “Karena itu, saya nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil atau motor,” tegasnya.
Eri mengemukakan bahwa kepemilikan aset yang terdaftar atas nama warga adalah hal penting dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Pemkot Surabaya kini tidak hanya mengandalkan data desil dalam menentukan prioritas penerima bantuan.
Penentuan prioritas dilakukan melalui musyawarah tingkat RT yang melibatkan unsur pemerintahan dan masyarakat. “Jadi sekarang Surabaya tidak lagi melihat desil, tetapi kita menentukan prioritas 1, 2, dan 3 secara bersama-sama,” jelas Eri.
Eri memberikan contoh bagi warga lanjut usia yang belum pernah menerima bantuan, tidak memiliki aset, dan tidak mempunyai penghasilan memadai. Mereka dapat ditetapkan sebagai prioritas utama. “Misalnya mana lansia yang belum dapat bantuan sama sekali dan tidak punya apa-apa, itu yang jadi prioritas pertama,” jelasnya.
Ia berharap pendekatan berbasis komunitas melalui semangat Kampung Pancasila akan membuat penyaluran bantuan lebih akurat. Warga juga diminta untuk memperhatikan kondisi tetangga di lingkungan masing-masing.
Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan kanal pengaduan dan pengecekan data yang disediakan Pemkot Surabaya, termasuk melalui aplikasi Cek Wargaku. “Ayo kita mulai lagi agar bantuan tepat sasaran. KTP-nya tulung dijogo, ojo disilihno gawe tuku mobil. Mari kita pastikan bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan,” pungkas Eri.
