Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperhatikan nasib kontributor, tenaga honorer, dan PPPK RRI. Hal tersebut terkait kepastian hak dan keberlanjutan pekerjaan mereka.
Permintaan ini disampaikan Novita saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk 15 calon Dewas RRI periode 2026–2031 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Novita menilai efisiensi anggaran di RRI tidak boleh mengurangi perlindungan terhadap pekerja yang menjadi ujung tombak operasional penyiaran. “Jangan sampai efisiensi anggaran justru membuat pekerja yang berada di garis depan penyiaran menanggung beban paling besar,” tegas Novita.
Menurutnya, calon Dewas RRI harus memiliki perhatian terhadap kepentingan publik dan pekerja yang menopang operasional RRI, tidak hanya menguasai tata kelola lembaga.
Novita menekankan pentingnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak semata-mata berorientasi pada pertimbangan pasar dan efisiensi. Dia juga meminta calon Dewas untuk memastikan RRI tetap memberi ruang bagi kelompok masyarakat yang rentan kehilangan akses media.
Kelompok tersebut meliputi penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas. “Lembaga penyiaran publik harus hadir untuk mereka yang suaranya sering tidak terdengar,” ujarnya.
Novita mengingatkan bahwa tantangan Dewas RRI periode mendatang mencakup menjaga keberlangsungan institusi, menjaga independensi, serta memperluas akses publik. Mereka juga diharapkan memperkuat transformasi digital tanpa mengorbankan mandat pelayanan publik.
Perubahan perilaku audiens, menurutnya, harus direspons dengan inovasi dan transformasi digital, tetap mempertahankan karakter RRI. “Kalau RRI ingin tetap menjadi rumah bagi publik, maka kepentingan pekerja dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang terdengar juga harus menjadi perhatian,” kata Novita.
Legislator DPR RI dari Dapil Jatim VII itu menegaskan pentingnya efisiensi anggaran yang tidak menghilangkan perlindungan pekerja atau mengurangi kualitas pelayanan publik. “Kita membutuhkan Dewas yang berani menjaga pekerja, melindungi kelompok rentan, dan memastikan uang negara kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya.
Uji kelayakan itu diikuti 15 calon Dewas RRI dari beragam latar belakang, termasuk profesional media, akademisi, konsultan, dan mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Proses seleksi dilakukan secara terbuka, mencakup penyampaian visi-misi, uji kelayakan, penentuan urutan calon, serta pemberitahuan kepada publik melalui media cetak dan elektronik.
